PEMERINTAH Provinsi, Pemko Batam dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar di Panggung Utama Dataran Engkuputri Batamcenter, Selasa (11/3) pagi.
Kegiatan ini guna meningkatkan upaya penanganan Covid-19 dan peningkatan ekonomi, khususnya di Batam.
Salah satu yang mencuat dalam rapat ini yakni peningkatan kapasitas kesehatan dengan mengadakan laboratorium (lab) PCR.
Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum mengatakan, selain lab yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, pihaknya juga meminta sektor industri Batam mengadakan lab secara mandiri.
“Dari Pemko Batam, pegadaan lab akan dimasukkan dalam anggaran 2021. Justru yang kami upayakan sekarang, boleh tidak beli labnya dulu dibayarkan 2021,” ucap dia.
Terkait andil industri-industri di Batam, Syamsul menyebutkan akan berkoordinasi lanjut dengan kawasan industri. “Kami akan surati secara resmi, rapt ini kan mereka hadir juga, tapi surat resmi akan kami sampaikan juga. Ini untuk mereka sendiri,” ucap dia.
Arahan Mendagri Tito Karnavian, yang disampaikan Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin dalam rapat tersebut, yakni salah satu fokus APBD 2021 diarahkan pada penuntasan Covid-19, Syamsul menyebutkan APBD Batam pada 2021 untuk kesehatan selain kewajiban 20 persen dari APBD juga dilebihkan sehingga dapat digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk pengadaan lab. Bahkan ia memperkiran, nilainya mencapai Rp 300 miliar lebih, jika asumsi APBD Batam 2021 sekitar Rp 2,9 triliun.
“Bahasa saya adalah porsi 20 persen plus-plus. Artinya, 20 persen sesuia aturan plusnya itu penanganan covid dan vaksinasi. Anggaran 2021 pengesahannya di era saya sebagai Pjs, otomatis siapapun walikotanya nanti menjalankan yang saya teken,” imbuhnya.
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menyebutkan, rapat tersebut ditujukan untuk mempertajam tujuan bersama agar Covid-19 teratasi dan ekonomi kembali ditingkatkan. “Covid-19 ini belum selesai, untuk itu kita harus bersama-sama,” katanya.
Selain itu, pada rapat tersebut juga dibicarakan evaluasi kita terkait pelaksanaan APBD 2020, khususnya intruksi Mendagri, bahwa APBD boleh refocusing dan realokasi anggaran daerah yang diarahakan pada tiga hal yakni kapasitas kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, social safety net. Hasil evaluasinya, kata Bahtiar, salah satunya perlu peningkatan kapasitas kesehatan dengan membangun lab. Kehadiran kapasitas kesehatan ini menambah fasilitas yang sudah ada milik BTKLPP Kementerian Kesehatan.
“Layanan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan pemko saja, tapi juga partisipasi kawan pengelola kawasan (sektor industri) untuk bikin lab juga untuk melayani karyawan, saya kira ini kita bisa lakukan,” ucapnya.
Ia melanjutkan, konsen bersama melindungi masyarakat sepanjang pandemi ini ada, selain dengan cara sosialisasi dan juga penindakan yang telah dijalankan.
“Salah satunya perkuat imun, masyarakat yang mampu dapat melakukannya secara mandiri, sisi karyawan disiapkan oleh perusahaan, dan masyarakat miskin oleh pemerintah. Saya kembali katakan, pandemi ini masih ada kita tak tahu kapan berakhir,” imbuhnya.
(*/nes)
