WAKIL Gubernur Kepulauan Riau, Hj Marlin Agustina mengatakan Kepulauan Riau sangat mendukung pengembangan blue economy (ekonomi biru).
Sebagai daerah dengan luas laut sebesar 96 persen, ekonomi biru sangat cocok menjadi basis ekonomi masa depan.
“Kita melihat potensi yang ada. Hamparan laut yang luar biasa dengan potensi yang besar. Sangat cocok dengan pengembangan ekonomi biru yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dengan lingkungan yang tetap terjaga,” demikian disampaikan Marlin dalam Focus Group Discussion Peluang dan Tantangan bagi Indonesia dalam Kerjasama Blue Economy ASEAN – Mitra Wicara, di Aston Hotel, Pelita, Batam, Selasa (30/11).
Marlin juga menyampaikan, sampai saat ini baru sebagian kecil saja sektor kelautan yang mampu dimanfaatkan. Berdasarkan data BPS Kepri tahun 2020, sekitar 1,8 persen perekonomian Kepri yang berasal dari sektor perikanan.
Sementara, mayoritas penduduk di Kepri bekerja di sektor manufaktur, sekitar 26 persen. Dilain pihak yang bekerja di sektor perikanan masih di bawah delapan persen.
Hal ini, kata Marlin menjadi perhatian pihaknya. Apalagi peningkatan sektor perikanan sangat ditunjang posisi strategis Kepri.
“Ini menjadi tujuan kami. Sudah kami tuangkan dalam RPJMD. Karena sektor ini menjadi peluang besar yang dapat dikembangkan bersama demi kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Ketua TP PKK Kota Batam ini.
Dalam perbincangan dengan wartawan, Marlin berharap dengan FGD ini pihaknya bisa memberikan masukkan apa yang bisa dikembangkan di Kepri. Juga bisa memberikan kontribusi yang terbesar untuk Kepri. Termasuk bagaimana ke depan untuk pengembangan ekonomi biru ini.
“Tujuan akhirnya tetap untuk adalah kesejahteraan masyarakat dan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi besar kelautan Kepri,” kata Wagub Marlin.
Tampak hadir dalam FGD itu Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R. Suryodipuro, Duta Besar Foster Gultom, Direktur Publikasi dan Informasi Strategis IPB Dr. Eva Anggraini, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kemenlu Hari Prabowo dan Kabid Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPSTP Provinsi Kepri, Robert Lukman, serta Wakil Ketua III DPRD Kepri, T Afrizal Dahlan.
(*/zhr)
