GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2023 kepada DPRD Kepri dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (8/8/2022).
Dalam paripurna itu, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memproyeksi pendapatan Provinsi Kepri di tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3,674 triliun.
“Sementara belanja daerah dalam Rancangan APBD Kepri 2023 sebesar Rp 3,767 triliun,” kata Ansar, dikutip dari Antara, Senin (8/7/2022).
Sedangkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kepri 2023, lanjut Ansar, diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp 120 miliar.
Ansar menyebut pembiayaan daerah 2023 akan difokuskan untuk belanja yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain untuk fungsi pendidikan dianggarkan minimal 20 persen, di mana Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar Rp 859 miliar atau sebesar 22,80 persen.
Kemudian fungsi kesehatan dianggarkan minimal 10 persen, dalam hal ini Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar Rp 380,68 miliar atau sebesar 10,01 persen.
Selanjutnya fungsi pengawasan dianggarkan minimal 0,9 persen, yang mana Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar Rp 34,09 miliar atau 0,91 persen.
“Rancangan APBD Kepri 2023 diprioritaskan untuk optimalisasi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia berkualitas dan berbudaya,” ujar Ansar.
Lanjut Ansar menyampaikan proyeksi dan pendapatan pada Rancangan APBD 2023 merupakan gambaran angka sementara, namun diharapkan dapat mendekati gambaran riil sesuai kebutuhan belanja pemerintah daerah guna mewujudkan program atau kegiatan yang dianggarkan melalui APBD tahun depan.
“Kami harap Rancangan APBD 2023 dapat segera dibahas dan disahkan oleh DPRD,” demikian Ansar.
(*)
