Hubungi kami di

Ini Batam

Warga Tembesi Tower Menuntut Kejelasan Status Lahan yang Ditempati Selama 22 Tahun

Terbit

|

Warga Tembesi Tower saat audiensi dengan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Jumat (20/3). F dok DPRD Batam

PERSOALAN lahan merupakan masalah klasik di Batam. Mulai dari status yang tidak jelas, tumpang tindih lahan, kaveling ilegal dan lain-lainnya kerap menjadi buah bibir masyarakat Batam. Salah satunya melibatkan sekitar 400 kepala keluarga (KK) di Tembesi Sagulung, dimana status lahan mereka belum jelas selama 22 tahun hingga saat ini.

“Kami akan tetap memperjuangkan hak masyarakat yang saat ini sudah menempati lahan tempat tinggal selama 22 tahun. Bahkan, rekomendasi dari Pemko Batam sudah keluar yang menyatakan Tembesi Tower sebagai lokasi kampung tua, sirna begitu saja,” kata Ketua RW 16 Kelurahan Tembesi Tower, Fahruddin, Jumat (20/5) saat audiensi dengan Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

BACA JUGA :  Singapura Berharap Batam Lebih Gencar Promosi Wisata Jelang Akhir Tahun

Menurut pengakuan Fahruddin, malah bukan kabar baik yang didapat, tetapi warga mendapat surat dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan, dan meminta warga untuk segera mengosongkan lahan tersebut.

“Padahal warga sudah memenuhi syarat, dan juga sudah ada listrik dan air. Saat ini, lahan yang ditempati warga seluas 12 hektar dengan penduduk kisaran 400 KK. Harapannya tidak banyak, warga Tembesi Tower berharap agar BP Batam segera menerbitkan faktur UWTO dan lain-lain,” tambahnya.

Fahrudin kemudian menceritakan bahwa sejak zaman Wali Kota Nyat Kadir, Pemko Batam sudah membuatkan surat pernyataan bahwa lahan tersebut tidak boleh diahlikan ke investor.

BACA JUGA :  Bright PLN Batam Terima Penghargaan Wajib Pajak Taat Pajak Kategori PPJU

“Jika memang Kampung Tembesi akan dijadikan pemukiman, maka warga siap membayar kewajiban yang ditetapkan. Dulu rekomendasi Pemko sudah keluar untuk pemasangan listrik dan air. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba pihak swasta datang dan mengaku lahan tersebut sudah dialokasikan,” paparnya.

Di tempat yang sama, Nuryanto mengatakan persoalan warga Tembesi Tower ini akan segera diluruskan, dimana ia akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait.

“Memang ada kendala dengan BP Batam, yakni soal koordinasi. Sepertinya DPRD Batam dalam persoalan ini tidak berfungsi. Kebijakan BP Batam sangat berdampak pada masyarakat. Kami akan berupaya membantu meringankan persoalan ini,” ungkapnya (leo).

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid