PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepri meningkatkan kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan juga pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke provinsi ini.
“Langkah ini dilakukan guna mencegah meluasnya penyebaran PMK dan meminimalisir kerugian ekonomi yang lebih besar,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kepri sekaligus Ketua pelaksana PMK, Adi Prihantara baru-baru ini.
Adi mengungkapkan bahwa 5 Mei lalu telah terjadi outbreak (wabah) PMK di Kepri. Pernyataan ini berdasarkan hasil uji Lab Pusvetma dan telah ditemukan suspek PMK pada ternak di Kepri.
Sebagai reaksi cepat, Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten (DPKH) Kepri telah melakukan rapat koordinasi (rakor) Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK. Rakor ini melibatkan seluruh instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten dan kota se-Kepri, DPKAD Kepri, Bappeda Kepri, Biro Perekonomi Kepri, Biro Adbang Kepri.
Adi mengatakan dalam rakor tersebut telah disepakati untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba dan babi serta produknya terutama daging dan susu.
Selain itu, polisi juga dilibatkan dalam pengawasan lalu lintas hewan di check point antar provinsi, kemudian Pemprov Kepri tidak mengeluarkan rekomendasi atau izin pemasukan ternak rentan PMK dari daerah tertular PMK, meningkatkan biosekuriti dan biosafety, dan berkomitmen dalam penyediaan sumber daya termasuk penganggaran pengendalian dan penanggulangan PMK.
Sebagai langkah lainnya, Pemprov Kepri akan membentuk Tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK Provinsi Kepri yang melibatkan semua sektor, instansi, dan stakeholder terkait.
Sumber daya kesehatan hewan baik dalam segi kualitas dan kuantitas penting untuk ditingkatkan. Demikian pula komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk karantina pertanian dan pintu masuk, Puskeswan, peternak, masyarakat dan pelaku usaha.
“Pelaporan kasus kesakitan atau kematian PMK melalui iSIKHNAS harus dilakukan secara kontinu. Demikian pula surveilan PMK bersama di daerah-daerah kantong ternak dan wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi,” tutup Adi (leo).
