WAKIL Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Marlin Agustina, mengatakan korupsi adalah masalah terbesar semua negara termasuk Indonesia. Saat ini, tindak pidana korupsi, kolusi l, dan nepotisme di Indonesia telah terjadi di semua sektor. Baik pemerintahan maupun korporasi atau swasta.
“Oleh karena itu pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia,” kata Marlin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi serta Optimalisasi Layanan Kesehatan Publik Provinsi Kepri di Ballroom Hotel Aston Batam, Selasa (26/7/).
Menurutnya, efek korupsi sangat besar baik bagi negara, pemerintah, dan masyarakat. Karena dapat memperlambat perekonomian negara, dengan menurunnya investasi dan meningkatnya kemiskinan.
“Dan juga menurunkan kebahagiaan masyarakat suatu negara,” ujarnya.
Marli mengatakan, tiga faktor kecurangan yakni adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiganya, memiliki derajat sama besar saling mempengaruhi.
“Kami menyadari betul bahwa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa. Membuat cita-cita luhur pendiri bangsa susah diraih dan kesejahteraan masyarakat terabaikan,” ujarnya.
Maka dari itu, Marlin menyebutkan, pihaknya mempunyai misi kepemimpinan, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.
Tata kelola pemerintahan yang bersih adalah salah satu dari tujuh program unggulan yang akan diterapkan dalam melaksanakan program RPJMD tahun 2021-2026.
“Kami berharap dengan pemerintah yang bersih, terbuka dan akuntabel dapat mempercepat visi misi. Yakni terwujudnya, Kepri yang makmur berdaya saing dan berbudaya,” katanya.
Ia berharap dukungan dan pedoman tim KPK dalam membimbing Pemprov Kepri dan daerah-daerah di Kepri. Dalam mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa demi kesejahteraan rakyat, program pencegahan korupsi harus dikedepankan.
“Program tidak hanya dilakukan oleh KPK, melainkan di seluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota seluruh Kepri,” ujarnya.
Dimulai dari mengindentifikasi celah kemungkinan terjadinya kecurangan, menetapkan rencana pengendalian yang tepat, efektif dan efesien untuk melakukan pemantauan yang memadai dan rencana yang ditetapkan.
Marlin mengatakan, rangkaian ini harus dimulai dari sekarang untuk mengawal visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat benar-benar memanfaatkan pembangunan.
“Momentum bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kota kabupaten se-Kepri,” tutupnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam l, Muhammad Rudi, yang turun hadir dalam rakor tersebut menyampaikan terimakasih, semakin banyak pengawasan dan dukungan KPK. Dengannya, pegawai Pemko maupun BP Batam akan melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing.
“Semakin anggaran digunakan secara tepat, rakyat semakin sejahtera dan kota ini akan bangkit,” ujarnya.
Rudi menyebutkan, tanpa dirinya bercerita masyarakat sudah tentu tahu keberhasilan pembangunan di Batam. “Batam dengan anggaran terbatas dapat bangun apa saja. Artinya uangnya terarah,” ujar Rudi.
Di akhir acara, Forkompinda termasuk kepala-kepala daerah turut menandatangani komitmen bersama memberikan yang terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya tanpa korupsi.
Rakor tersebut dihadiri pimpinan daerah se-Kepri, kepala-kepala RSUD, kepala puskesmas hingga kepala-kepala inspektorat.
(*)
