BADAN Pusat Statistik (BPS) Kota Batam resmi mengerahkan lebih dari 800 petugas lapangan untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026. Aksi jemput bola ( door-to-door ) ini ditargetkan menyasar lebih dari 400 ribu keluarga serta pelaku usaha di seluruh wilayah Batam hingga akhir Agustus mendatang.
Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, mengungkapkan bahwa pesta pariwisata data ekonomi ini sudah bergulir sejak 15 Juni dan dijadwalkan rampung pada 31 Agustus 2026.
“Seluruh petugas sudah mulai turun ke lapangan untuk mendata setiap bangunan yang memiliki aktivitas ekonomi. Insya Allah pendataan berlangsung hingga akhir Agustus,” sebut Eko.
Eko menjelaskan, cakupan pendataan kali ini bersifat menyeluruh. Petugas tidak hanya mendatangi perusahaan berskala besar, tetapi juga menyisir sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rumah tangga dan bangunan fisik pun tetap diperiksa guna memastikan ada atau tidaknya geliat roda ekonomi tersembunyi di dalamnya.
Antisipasi terhadap potensi penipuan juga telah dipersiapkan matang. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga, setiap petugas yang datang wajib dilengkapi dengan atribut resmi:
- Surat tugas resmi dari BPS
- Kartu identitas (name tag)
- Rompi khusus petugas
- Peta wilayah kerja
Isu Pajak
BATAM dikenal sebagai kota industri dengan jumlah pelaku usaha yang sangat dinamis. Eko mengakui tantangan terbesar saat ini adalah masifnya jumlah objek pendataan serta perlunya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat. Guna mengatasinya, BPS Batam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat RT/RW.
Eko juga secara tegas menepis kekhawatiran masyarakat yang kerap mengaitkan sensus dengan penarikan pajak.
“Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Data yang diberikan masyarakat hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan disajikan dalam bentuk agregat, bukan data perorangan,” cetusnya seraya menjamin kerahasiaan data responden sesuai undang-undang.
Melalui SE 2026, BPS Batam membidik potret utuh mengenai jumlah, karakteristik, jenis, hingga peta persebaran usaha di wilayahnya. Output dari basis data ini nantinya akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan krusial, mulai dari strategi pengembangan UMKM, pembukaan lapangan kerja, hingga penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
(dha)
