SEBANYAK 58.139 jiwa atau 19.220 keluarga di Kota Batam kini tercatat berada pada kelompok ekonomi terendah (Desil 1), berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Juli 2026. Di tengah pertumbuhan kota industri ini, sebagian warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar hingga keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.
Konsentrasi masyarakat miskin ini tidak merata, melainkan menumpuk di beberapa titik wilayah. Kecamatan Sagulung menjadi kawasan dengan jumlah warga miskin terbanyak, yakni mencapai 2.740 keluarga (8.441 jiwa). Peringkat berikutnya disusul oleh Kecamatan Galang dengan 2.412 keluarga (8.223 jiwa) dan Kecamatan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Di lapisan yang paling rentan, hasil verifikasi dan validasi tahun 2026 mendeteksi keberadaan 72 keluarga (450 jiwa) yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kelompok inilah yang menjadi sasaran utama intervensi pemerintah agar dapat segera lepas dari status sangat miskin.
Selain kondisi sosial dasar, peta ketenagakerjaan dan aset di tingkat tapak menggambarkan tantangan pemberdayaan yang cukup besar:
| Indikator Kondisi Warga (DTSEN 2026) | Jumlah |
| Warga usia produktif yang tidak bekerja | 10.310 jiwa |
| Keluarga yang belum memiliki aset produktif | 10.396 keluarga |
| Keluarga yang sudah memiliki usaha mandiri | 3.389 keluarga |
Anggaran Masyarakat Miskin Naik
Potret angka kemiskinan di Batam, sebanding dengan anggaran dana untuk masyarakat miskin yang disiapkan Pemko Batam. Pada tahun ini, instansi itu menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp864,95 miliar pada 2026—melonjak signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (Rp88,54 miliar pada 2023, Rp519,24 miliar pada 2024, dan Rp565,56 miliar pada 2025).
Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menyebut bahwa anggaran ini disebar ke sejumlah OPD (seperti Dinas Sosial, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan) dengan intervensi langsung kepada warga:
- Pengurangan Beban Hidup (Rp466,35 Miliar): Bantuan jaminan kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perbaikan rumah layak huni.
- Penataan Lingkungan dan Kantong Kemiskinan (Rp384,45 Miliar): Pembenahan kawasan pemukiman kumuh serta wilayah pesisir/ hinterland.
- Pemberdayaan Ekonomi (Rp14,15 Miliar): Pelatihan kerja berbasis industri, penguatan UMKM, pembagitan modal/sarana produksi, serta dorongan aktivitas ekonomi informal.
(dha)
