DRAFT Peraturan Walikota Batam tentang aturan protokol kesehatan, saat ini sudah dikirim ke provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
Menurut Sekretaris Daerah kota Batam Jefridin, setelah itu surat akan dikembalikan ke Batam dan disahkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
“Soal nama dan nomor Perwako nanti akan diumumkan usai dikembalikan dari provinsi dan disahkan,” kata Jefridin, Senin (31/8) pekan ini.
Aturan nanti akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, seperti tidak menggunakan masker, melanggar sosial distancing atau jaga jarak serta apa yang terkandung dalam protokol kesehatan (Protkes).
Pemberian sanksi berupa denda sesuai dengan yang sudah diatur. Untuk perorangan dikenakan sanksi Rp 250 ribu. Sedangkan kelompok atau badan usaha mulai dari Rp 500- Rp 1 juta, sesuai dengan klasifikasi badan usahanya.
Sebelum mulai diterapkan, pihaknya akan lebih dahulu menggelar sosialisasi.
Tujuannya agar masyarakat tahu, kalau Batam sudah punya aturan untuk mereka yang melanggar.
Untuk sanksi berupa denda akan langsung dibayarkan kepada kas daerah (Kasda). Pihaknya menyiapkan kode khusus untuk pembayaran sanksi berupa denda uang ini.
“Tetap masuk ke rekening daerah. Teknisnya sama dengan pembayaran pajak dan lainnya. Hanya saja nanti akan ditambahkan kode khusus dari Perwako ini,” lanjut Jefridin.
Hasil dari pembayaran sanksi berupa denda uang ini masuk ke dalam pendapatan daerah lain-lainnya. Jefridin mengatakan semua akan dibuat transparan dan tujuannya tetap mengedukasi masyarakat agar tetap patuh pada Protkes, sebab pemerintah masih bertarung menyelesaikan persoalan Covid-19 di Kota Batam.
(*/nes)
