SEDIKITNYA sudah 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya akibat pandemi Covid-19. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air.
Yang paling baru, negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September 2020 dan berlaku mulai Senin, 7 September 2020.
Selain kunjungan warga negara Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Corona di tiga negara tersebut meningkat tajam.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat. Pasalnya, dia menjeaskan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi warga negara asing demi mencegah penularan Covid-19.
“Kami juga mengimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak,” katanya, dikutip dari Tempo.co, Selasa (8/9).
Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, Jepang, Brunei Darussalam, Australia, dan Afrika Selatan.
Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes polymerase chain reaction (PCR).
Sayangnya, mulai September tahun ini, larangan tersebut kembali diperketat.
Dua pejabat pemerintah menuturkan bahwa sejak ada larangan masuk dari 59 negara, Pemerintah Indonesia mencoba melobi negara lain agar melonggarkan aturannya sehingga, warga Indonesia bisa masuk kembali.
Namun, kata dua pejabat tersebut, banyak negara tetap menolak atau tak memberikan kepastian.
Bukan hanya karena tingginya jumlah kasus Corona di Tanah Air, sebagian negara juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah Indonesia mengatasi wabah.
Retno mengakui adanya komunikasi dengan negara lain untuk melonggarkan larangan masuk bagi WNI.
Ia menambahkan pelonggaran itu tidak dibuka bagi warga Indonesia secara umum, melainkan untuk kunjungan bisnis dalam proyek strategis nasional dan perjalanan dinas pemerintah yang mendesak.
“Intinya agar ekonomi bisa berjalan tanpa mengorbankan isu kesehatan.”
(*)
Sumber : Tempo
