KLAIM Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024, dipertanyakan banyak pihak.
Klaim serupa pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyebut, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu.
“Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?” cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi. Fahmi telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Jika mengutip data Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), ujar Fahmi, hanya 10.852 akun twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode. Itu pun, ujar Fahmi, mayoritas menolak. Data tersebut disebutnya mirip dengan temuan Drone Emprit.
Laboratorium 45 atau Lab45 merupakan salah satu lembaga kajian yang disebut-sebut ikut membahas pro kontra Jokowi tiga periode. Dikutip dari Tempo, ada dua salinan kajian Lab45, pertama berjudul “Presiden Tiga Periode” dan kedua berjudul “Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan”.
Kajian pertama berkutat seputar analisis jagat media sosial Twitter soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.
“Kelompok pro-pemerintah cenderung menolak wacana Jokowi tiga periode,” demikian bunyi satu dari tiga ringkasan utama kajian.
Ringkasan kedua, yaitu terkait kelompok kontra-pemerintah dan kontra-presiden tiga periode. Narasi yang kerap dibawakan adalah penambahan masa jabatan presiden merupakan hal inkonstitusional.
Lalu ringkasan ketiga, yaitu masyarakat tercatat ikut membicarakan hasil survei yang dilakukan oleh akun @hilmi28. Hasil survei ini menyatakan 96 persen dari 21.867 pemilih menolak Jokowi tiga periode.
Ringkasan ini diperoleh dari analisis 10 ribu lebih akun dan 264 tagar di Twitter.
“Dari 18 juta user Twitter +62, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan ini. Atau hanya 0,055 persen. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentasenya bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible,” ujar Ismail Fahmi.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai klaim Luhut itu tidak jelas.
“Hal yang disampaikan Pak Luhut itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana,” kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Minggu, 13 Maret 2022.
Dia menilai, klaim Luhut tersebut menunjukkan betapa sistematisnya isu penundaan Pemilu 2024 ini digulirkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah.
Padahal, ujar dia, tidak ada satu survei pun yang menyebutkan masyarakat setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasil sigi teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis awal Maret lalu misalnya, menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apapun.
Sekitar 68-71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
Hasil survei LSI ini membuat Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu semakin tidak percaya dengan klaim Luhut dan Muhaimin.
“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena survei dipaparkan oleh lembaga independen sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik?” ujar Adian.
Menurut Adian, big data dua pejabat pemerintah tersebut tidak jelas dari mana dan tidak ada metode ilmiah pengumpulan datanya.
“Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena- mena,” ujar Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis ’98 itu.
(*)
Sumber : Tempo
