PEMBAYARAN Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah ditetapkan batas waktu hingga 31 Juli 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengingatkan warganya untuk segera membayar pajak.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjungpinang, Said Alvie, mengatakan, apabila warga terlambat membayar PBB-P2, maka terancam denda sebesar dua persen setiap bulan.
“Ayo, masyarakat dan seluruh OPD pemko segera bayar PBB-P2 agar terhindar sanksi denda,” kata Alvie, dikutip dari Antara, Jumat (29/7/2022).
Alvie menyampaikan, untuk memudahkan warga menunaikan kewajibannya, BPPRD Tanjungpinang telah bekerja sama dengan perbankan dan e-commerce dalam penyediaan layanan pembayaran PBB-P2.
“Wajib pajak dapat membayar PBB-P2 melalui loket BPPRD, Bank Riau Kepri, dan ATM Bank Riau Kepri. Bisa juga lewat mobile banking, QRIS, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Link aja,” sebutnya.
Ia menegaskan, pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Gurindam, Tanjungpinang. Karenanya, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikannya.
Pihaknya mencatat, hingga Juli 2022, realisasi penerimaan PBB-P2 di Tanjungpinang baru mencapai sekitar Rp 5,4 miliar atau 33 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp 16,5 miliar.
Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat yang belum membayar PBB-P2 agar segera melakukan pembayaran, agar target penerimaan PBB-P2 tahun 2022 tercapai. “Bagi yang sudah membayar, kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
(*)
