PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam menjanjikan program penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) tetap berjalan dan mengalami kemajuan signifikan. Mereka membantah kabar yang beredar tentang tutupnya salah satu KDMP yang berlokasi di pulau Buluh.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa percepatan pembangunan KKMP merupakan komitmen daerah dalam mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto. Batam bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan proses penyediaan lahan tercepat.
Dari total 64 kelurahan, Pemko Batam bersama Kodim telah berhasil menyediakan lahan di 42 titik yang bersumber dari aset Pemko, BP Batam, hingga hibah masyarakat. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 16 bangunan fisik koperasi dilaporkan telah rampung 100 persen.
“Dari sisi penyediaan lahan, progres kita cukup cepat. Tim terus bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan tahap berikutnya berjalan lancar,” ujar Amsakar, Senin (27/7/2026).
Menanggapi kabar penutupan KKMP Pulau Buluh yang sempat hangat diperbincangkan, Amsakar menyebut bahwa badan usaha koperasi tersebut masih aktif berdiri secara hukum. Penutupan hanya terjadi pada operasional di lokasi sewaan sementara karena keterbatasan pengurusan.
Amsakar menjelaskan, tugas pemerintah daerah fokus pada penyediaan fasilitas lahan dan pendampingan. Adapun manajemen operasional sepenuhnya menjadi ranah internal pengurus koperasi berdasarkan mekanisme rapat anggota.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, menambahkan bahwa KKMP Pulau Buluh sebenarnya telah memiliki lahan permanen dan masuk dalam rencana pembangunan gedung tahap kedua.
Salim tidak menampik adanya kendala operasional pada KKMP Pulau Buluh yang sebelumnya mengelola gerai sembako, pangkalan LPG 3 kg, dan layanan BRILink bagi 49 anggotanya. Kurangnya keterlibatan aktif antar pengurus membuat beban pengelolaan tertumpu pada satu orang hingga akhirnya unit usaha sementara terhenti.
Masalah manajemen ini turut mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Ia menilai penyediaan sarana fisik harus diimbangi dengan pendampingan tata kelola usaha, manajemen, dan akses rantai pasok agar koperasi dapat bertahan.
(dha)
