MENINDAK lanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja melakukan sosialisasi intensif regulasi tersebut dengan menggelar lokakarya dan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Lokakarya dan FGD yang digelar di Hotel Best Westen Premier Panbil Batam, Jumat (16/9/2022), dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, akademisi, otoritas, serikat pekerja, dan komunitas, guna menjaring saran dan masukan bermanfaat demi perbaikan aturan UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan.
Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun semangat partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation).
Arif menegaskan lokakarya dan FGD tersebut menjadi upaya membangun kerja sama antara Pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait UU Cipta Kerja.
“Di forum ini, kita harapkan bisa bertukar informasi, bertukar pikiran. Kalau memang ada problematika, silakan disampaikan. Kami terbuka dengan berbagai kontribusi pemikiran, kritik, dan alternatif solusi dalam forum ini demi perbaikan implementasi UU Cipta Kerja,” kata Arif, Minggu (18/9/2022).
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharief Hiariej, yang hadir langsung di Batam, menjelaskan pemerintah membuka ruang diskusi agar dapat lebih banyak mendengarkan masukan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna setidaknya memenuhi tiga hal, yaitu hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan,” kata Edward.
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menjelaskan bahwa dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan terdapat beberapa aspek yang diatur dan menjadi target pemerintah dan DPR.
Di antaranya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, pengupahan, PHK, serta dibahas pula waktu kerja dan waktu istirahat, tenaga kerja asing, dan jaminan sosial.
(*)
Sumber: Antara
