KEBIJAKAN pemerintah yang melarang penjualan gas elpiji ukuran 3 kilogram oleh pengecer (toko kelonton), hanya seumur jagung.
Baru hitungan tiga hari sejak pemerintah melarang penjualan gas melon atau elpiji 3 kg oleh pengecer pada 1 Februari 2025, kini kebijakan tersebut berubah.
Saat ini pemerintah kembali mengizinkan warung kelontong (pengecer) untuk terus menjual elpiji 3 kg dengan syarat menjadi sub-pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).
Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pasokan elpiji 3 kg dan meningkatkan kontrol distribusi.
“Kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan elpiji bersubsidi bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi,” ujarnya dalam keteranganya ke awak media, Selasa (4/2/2025).
Dalam keterangan nya ia menyampaikan, data Pertamina mencatat, dari total hampir 63 juta NIK yang terdaftar dalam sistem MAP, sebanyak 375.000 NIK merupakan pengecer.
Sisanya terdiri dari 53,7 juta NIK rumah tangga, 8,6 juta NIK usaha mikro, dan 50.000 NIK petani/nelayan.
Dengan skema baru ini, pengecer yang sudah terdaftar sebagai sub pangkalan dapat membeli elpiji 3 kg langsung dari pangkalan resmi untuk kemudian dijual ke konsumen.
Langkah ini diharapkan dapat memperlancar distribusi elpiji tabung melon ke masyarakat.
“Pasokan elpiji 3 kg dipastikan tidak akan berubah dan tetap sesuai kuota yang ditetapkan. Penataan distribusi ini semata-mata untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” tegas Heppy.
Kebijakan ini diputuskan setelah rapat tertutup antara Kementerian ESDM dan Pertamina pada Senin (3/2/2025) malam.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan akan menuntaskan pembahasan skema pengecer menjadi sub pangkalan dalam rapat tersebut.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengkonfirmasi bahwa rapat pembahasan skema baru distribusi elpiji subsidi tersebut dihadiri khusus oleh tim internal Kementerian ESDM dan Pertamina. (*)
