Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, telah mengambil langkah signifikan untuk melindungi pekerja informal. Sebanyak 6.945 pekerja transportasi di kota ini kini menerima perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, mengungkapkan bahwa tahun ini anggaran dialokasikan untuk melindungi 13.500 pekerja rentan, dengan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
“Pada tahap awal, 6.945 orang telah diverifikasi dan resmi terdaftar dalam program ini, yang berlaku mulai Juni hingga Desember 2025,” ujarnya di Batam, Rabu.
Proses pendataan dilakukan dengan menggandeng berbagai sumber, termasuk platform transportasi online dan asosiasi driver. Salim menambahkan bahwa verifikasi dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi data. Untuk mitra Maxim, pendaftaran dilakukan secara terbuka melalui asosiasi karena belum ada MoU di tingkat pusat.
Syarat untuk menjadi penerima manfaat mencakup kepemilikan KTP Batam, tidak terdaftar dalam program pensiun, dan berusia di bawah 65 tahun. Rincian peserta yang terdaftar termasuk 2.639 mitra Gojek, 3.910 mitra Grab, 229 mitra Maxim, 21 mitra Shopee, serta 49 penarik becak kayuh.
Premi yang ditetapkan adalah Rp16.800, dengan rincian Rp10.000 untuk perlindungan kecelakaan dan Rp6.800 untuk kematian. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp816.732.000 untuk tujuh bulan, dengan kemungkinan penambahan peserta selama masih dalam batas 13.500 orang.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menekankan bahwa ini adalah program pertama di Indonesia yang memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja transportasi informal.
“Batam menjadi contoh bagi daerah lain. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja rentan di sektor ini,” tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga mengapresiasi inisiatif ini. Direktur Kepesertaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyatakan terima kasih atas perhatian Pemkot Batam terhadap warganya.
“Ini adalah langkah nyata dalam perlindungan pekerja. Kami berharap program ini dapat berlanjut dan diadopsi oleh daerah lain di Indonesia,” tutupnya.
(sus)
