SERAPAN belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga bulan Juni 2023 baru mencapai 27 persen atau sekitar Rp 1,08 triliun dari total anggaran sebesar Rp 4,111 triliun.
Meski belum mencapai 50 persen hingga memasuki triwulan kedua ini, namun Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengklaim capaian tersebut masih relatif baik atau berada di zona hijau.
Sebab, kata Ansar, karena kondisi serupa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. “Bulan Juli atau Agustus 2023, serapan anggaran pasti meningkat, seiring dimulainya pembayaran uang muka terhadap proyek-proyek fisik besar,” kata Ansar, dikutip dari Antara, Kamis (25/6/2023).
Diakui Ansar, sejauh ini tak ada kendala berarti menyangkut serapan anggaran APBD di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri, mengingat kegiatan pembangunan fisik rata-rata sudah berjalan.
Ia berkomitmen mengawal serapan anggaran di seluruh OPD/Dinas untuk merealisasikan program percepatan pembangunan serta pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Belanja daerah dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Karena kita yakin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah pasti memberikan efek ganda bagi ekonomi masyarakat,” sebutnya.
Namun demikian, sambung Ansar, yang menjadi persoalan justru di sektor pendapatan asli daerah atau PAD saat ini berada di zona merah.
Ia telah menginstruksikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Kepri untuk memaksimalkan potensi PAD agar jangan sampai terjun bebas.
“PAD hingga Juni 2023 turun, makanya kita adakan rapat bersama OPD terkait untuk meningkatkan PAD,” ucap Ansar.
Ansar mengaku optimistis target serapan APBD Pemprov Kepri hingga akhir tahun mampu mencapai angka 96 sampai 97 persen. Sementara target PAD minimal sama dengan capaian tahun 2022 yang mampu melampaui hingga angka 107 persen.
(*/pir)
