Hubungi kami di

Ini Batam

Kemenko Marves Gelar Rakor di Batam | Fokus Pengembangan Industri Maritim Kepri

iqbal fadillah

Terbit

|

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Arif Fadillah didampingi Pjs. Walikota Batam, Syamsul Bahrum menerima buku kenang-kenangan dari Staf Khusus Menko Bidang Maritim dan Investasi, Laksamana TNI (Purn) Marsetio. Photo : Ist.

SEKRETARIS Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Arif Fadillah berharap pungutan penerimaan dari aktivitas labuh jangkar bisa segera dinikmati Provinsi Kepri. Penerimaan tersebut akan memperluas jangkauan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Arif Fadillah saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama dengan Kementerian Kordinator Bidang Maritim dan Investasi di Kantor Walikota Batam, Jum’at (23/10).

Menurut Arif, Pengelolaan labuh jangkar pada sektor kelautan sendiri sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Saat ini dilaporkannya, pengelolaan dari labuh jangkar telah masuk dalam Perda Retribusi Daerah Kepri sebagai salah satu target dan retribusi Daerah Kepri Tahun 2020 ini.

Arif juga menambahkan, penerimaan dari sektor labuh jangkar yang potensinya mencapai Rp 1,5 triliun akan sangat bermanfaat bagi Kepri. Terlebih ditengah kondisi pandemi Covid 19, APBD Provinsi Kepri mengalami devisit hingga mencapai Rp700 miliar. Devisit terjadi karena pengurangan dana bagi hasil.

“Meski dialami semua daerah, tapi kondisi ini harus benar-benar disikapi. Dengan demikian, Kepri tetap bisa memaksimalkan anggaran untuk menggerakan pembangunan di Kepri” kata Arif.

Rakor sendiri dibuka langsung Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Agung Kuswandono secara daring dari Jakarta.

Agung dalam pengarahan singkatnya berharap hasil rakor nanti, bisa ditindaklanjuti bersama Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, agar semua persoalan terkait pembahasan ini bisa secepatnya selesai.

Sementara itu Penasehat Khusus Kemenko Marves, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, pada kesempatan tersebut menekankan beberapa poin penting yang tengah dikerjakan di Kepri.

Mulai dari pembahasan penanganan tumpahan oli yang sering terjadi di perairan wilayah perairan Kepri, Pembangunan pengelolaan limbah di Kota Batam, hingga penertiban pipa bahan bakar, pipa gas, kabel laut di utara perairan pulau Batam.

“Selanjutnya Revisi PP 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNPB hingga pemberian intensif kepada prajurit AL dan penegak hukum” jelas Marsetio, yang juga sebagai Penasehat Ahli Pemerintah Provinsi Kepri.

BACA JUGA :  5 Kandidat Sekda Batam Daftar ke BKD

Marsetio juga menyinggung terkait penertiban pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, agar bisa menjadi pelabuhan yang berstandar Internasional, hingga masalah Penertiban Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) terus melakukan kajian.

Sementara itu Pjs. Wali Kota Batam, Samsul Bahrum, dalam kesempatan tersebut memfokuskan pada upaya mendorong percepatan penetapan KEK di Pulau Pengalap, Kecamatan Galang.

Menurutnya, Secara garis besar, dari 17 persyaratan untuk menjadikan Pulau Pengalap atau Kepri Costral Area sebagai kawasan pariwisata khusus.

“Sejauh ini seluruh persyaratan sudah hampir terpenuhi. Dengan demikian, segera bisa kita laporkan ke Dewan Ekonomi Kawasan, agar secepatnya bisa menyandang status sebagai KEK Pariwisata” kata Syamsul.

Pada kesempatan tersebut, rakor juga memfokuskan pembahasan lain dalam hal rencana dijadikannya Batam sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dimana kawasan pulau Galang akan dijadikan sebagai sentra pengembangkan industri perikanan.

Dalam rakor tersebut juga dibahas terkait perkembangan sebagai Batam Logistic Ecosistem. Sejauh ini kesiapan Pelabuahan Batu Ampar sudah sangat siap. Karena sarana dan prasarana yang sudah up to date. Begitu juga dengan kelancaran arus barang yang masuk ataupun keluar dari dan ke pelabuhan Batam.

Batam Logistic Ecosistem diharapkan segera mendorong program pemulihan ekonomi, sekaligus mengurangi dampak menurunnya aktifitas pelabuhan sebagai akbibat pandemi.

Bergabung juga dalam rakor secara daring, perwakilan dari Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan, Diah, yang pada kesempatan tersebut melaporkan perkembangan terbaru terkait revisi finalisasi rancangan konsep PMK tentang tarif atas jenis penerimaan PNBP jasa transportasi laut di Kepri.

“Pembahasan sudah masuk ditingkat pimpinan. Tentu ini kemajuan yang menggembirakan. Mudah-mudahan segera menjadi kabar baik bagi Kepri” jelas Diah meyakinkan. (*)

Sumber : kepriprov.go.id

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook