MENTERI Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, membantah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mayoritas menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sri Mulyani mengaku anggaran masih dihitung, namun dipastikan tidak membebani APBN.
“Kalau mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain, nanti akan kita hitung ya,” ujarnya di Komplek Parlemen DPR RI, Selasa (18/1/2022).
Ia menjelaskan pembiayaan IKN akan terdiri dari lima tahap. Tahapan yang paling kritis adalah 2022-2024.
“Untuk tahapan pertama paling kritis ini nanti dari aspek pendanaan akan dilihat apa yang jadi trigger awal menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya,” ujar Sri Mulyani.
Lalu, tahapan dua sampai lima akan masuk pada periode 2025 sampai 2024. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan membuat rencana induk yang dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres).
Bendahara negara itu mengatakan pembangunan IKN pada 2022-2024 bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi. Maka itu, Sri Mulyani memasukkan pembangunan IKN dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.
“Seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp 450 triliun masih belum dirinci seluruhnya jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN,” jelas Sri Mulyani.
Sementara, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan jalan dan pelabuhan pada tahap pertama pembangunan IKN. Proses pembangunan akan dinakhodai oleh Kementerian PUPR.
“Jadi jalan sangat penting dan sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan sebab bisa melalui teluk. Itu dua hal akan menentukan bagaimana akses dan momentum pembangunan dijalankan,” papar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, juga membantah porsi APBN untuk IKN mencapai lebih dari 50 persen. Menurut dia, angka 53,5 persen itu dihitung dari kebutuhan pembiayaan IKN pada 2022.
“Total angka (pembangunan IKN) sudah disampaikan, itu dihitung untuk 2022 dan anggaran itu menyangkut keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dimulai dari 2021,” ucap Suharso.
Beberapa pembangunan yang ia maksud, antara lain bendungan di Sepaku, jalan akses, dan jalur logistik.
Sebelumnya, pemerintah disebut-sebut akan menggunakan porsi APBN mencapai 53 persen untuk pembangunan IKN dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun. Dengan kata lain, dana yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi lebih dari Rp 200 triliun.
Angka itu melonjak dari rencana awal yang hanya 19 persen atau sekitar Rp 80 triliun dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.
Hal ini terungkap dalam laman resmi ikn.go.id pada Senin (17/1). Namun, informasi tersebut sudah dihapus pada Selasa (18/1).
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
