MENTERI Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan anggaran untuk vaksin Covid-19 yang diestimasikan sebesar Rp 73,3 triliun berpotensi mengalami penambahan seiring harga vaksin yang mengalami kenaikan.
“Estimasi Rp 73,3 triliun berdasarkan estimasi harga yang disampaikan. Tentu, kita akan melihat dinamika yang terjadi,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (27/1).
Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat dinamika yaitu mulai terjadi kenaikan harga vaksin karena negara-negara kaya memborong semua ketersediaan vaksin corona.
“Mulai terjadi kenaikan harga vaksin sebab orang-orang negara kaya memborong semua dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri,” jelas dia.
Terlebih lagi, Sri Mulyani menyatakan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hal tersebut merupakan peringatan bahwa vaksinasi Covid-19 bisa menjadi tragedi moral dunia.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa semua orang harus divaksinasi tanpa pengecualian.
“Total dosis diamankan itu 663,5 juta vaksin ini untuk memenuhi vaksinasi gratis herd immunity dan jangka waktu yang Presiden harapkan dapat selesai 2021, meski sebetulnya 15 bulan,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, ia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi akan dilakukan refocusing atau realokasi belanja untuk menjaga defisit sesuai masukan dari DPR.
Kemudian juga refocusing atau realokasi belanja K/L termasuk TKDD telah dilakukan pemerintah sesuai dengan arahan Presiden yaitu difokuskan pada belanja nonprioritas serta penyesuaian pada belanja barang dan belanja modal nonoperasional.
“Ini akan diselesaikan pada Februari agar pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan,” ujar Sri Mulyani.
Tak hanya itu, pemenuhan anggaran juga dilakukan melalui optimalisasi pembiayaan 2021 yaitu menggunakan silpa PEN 2020 sesuai amanat UU APBN 2021 serta memanfaatkan sumber pembiayaan murah untuk mendukung program vaksinasi.
“Untuk seluruh pengadaan kita dikawal sangat erat oleh KPK, BPK, dan teman-teman Kemenkes,” tegas Sri Mulyani.
Vaksin Merah Putih
Vaksin Merah Putih merupakan salah satu vaksin yang tahun lalu sempat dikatakan bakal menjadi vaksin Covid-19 yang akan didistribusikan oleh pemerintah.
Namun demikian, vaksin produksi dalam negeri tersebut tidak masuk dalam daftar vaksin yang bakal digunakan dan didistribusikan oleh pemerintah pada tahun 2021.
Sri Mulyani menjelaskan, vaksin Merah Putih tetap menjadi prioritas. Meski demikian, untuk menekan kasus penularan, pemerintah tidak bisa menunggu vaksin yang masih dalam tahap riset dan pengembangan tersebut.
“Vaksin Merah Putih tetap menjadi prioritas namun ngga bisa nungguin sampai vaksin Merah Putih siap, maka dilakukan juga upaya vaksinasi yang seperti sekarang,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh proses produksi dari vaksin Merah Putih.
Dia mengungkapkan, saat ini vaksin tersebut baru akan siap pada akhir tahun 2021 atau awal tahun depan.
“Sampai saat ini kenapa tidak dimasukkan dalam tabel? Karena Bapak Bambang (Menristek) mengatakan kemungkinan vaksin Merah Putih hanya akan siap kalau tidak akhir 2021, awal 2022. Itu berdasarkan perencanaan dari berbagai stream yang dilakukan,” jelas Sri Mulyani.
“Yang paling advance saat ini dari Eijkman, dan kami dari Menkes, memberikan space berapapun kalau bisa diproduksi akan memprioritaskan itu. Tentu kalau sudah safe,” ujar dia.
(*)
