WALI Kota Tanjungpinang, Rahma, akan mencarikan solusi bagi 118 guru honorer yang lulus passing grade tapi tidak masuk dalam ranking tertinggi pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
Diakui Rahma, tenaga guru honorer sangat dibutuhkan Pemko Tanjungpinang. Namun untuk mengangkat 118 guru honorer sebagai tenaga PPPK, pemerintah membutuhkan anggaran cukup besar.
“Untuk 118 ini sekitar Rp 8 miliar per tahun yang akan disiapkan pemerintah. Sementara, kemampuan anggaran pemko sangat terbatas,” kata Rahma dikutip dari Antara, Selasa (19/7/2022).
Menurutnya, di sejumlah kota lain, kepala daerah enggan melantik guru PPPK karena keterbatasan anggaran. Sedangkan Pemko Tanjungpinang sendiri sudah dua kali melantik guru PPPK.
Oleh karenanya, ia meminta kepada 118 guru honorer itu untuk bersabar, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Tanjungpinang dan pihak terkait akan duduk mencari solusi terkait masalah anggaran.
“Insya Allah selambat-lambatnya, sebelum September 2023 sudah ada keputusan,” ucap Rahma.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang, Tamrin Dahlan, menjelaskan tahun 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbudristek) kembali membuka lowongan PPPK untuk guru honorer.
“Tahun ini ada peluang 118 guru honorer yang lulus passing grade itu diangkat sebagai PPPK, melalui seleksi tahap 2022,” ujar Thamrin.
Akan tetapi, kata dia, pengangkatan tersebut tentunya tergantung Wali Kota Tanjungpinang selaku pemangku kepentingan dalam pengambil kebijakan terutama ketersediaan anggaran daerah.
(*)
