Pemprov Kepri Berkomitmen Implementasikan UU 14/2008 | Anugerah KIP Kepri 2022

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kepri, Raja Hery Mokhrizal, mewakili Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepri tahun 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (28/11/2022).

Kegiatan ini juga disejalankan dengan pembukaan pelatihan Bahasa Inggris (Conversation Course) Bidang Humas dan Jurnalis Kepri 2022.

Hery Mokhrizal membaca sambutan Gubernur Ansar menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Kepri mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga harus diwujudkan dan dilaksanakan badan publik.

“Keterbukaan informasi publik adalah salah satu agenda mandatori peraturan perundang-undangan yang harus diwujudkan, dipatuhi, dan kita laksanakan. Serta sebagai salah satu upaya pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kemudian, Hery Mokhrizal mengatakan, keterbukaan Informasi juga dapat dimaknai dengan memposisikan publik untuk melakukan pengawasan, sehingga publik dapat mengetahui dan merespon sesuatu hal.

“Memaknai keterbukaan informasi ini, kita memposisikan publik sebagai pengawasan, sehingga publik mengetahui, melihat, dan merespon apa yang telah kita lakukan,” katanya.

Selanjutnya, Hery Mokhrizal juga mengungkapkan nilai keterbukaan informasi publik sementara di Provinsi Kepri adalah 82,28 poin, tinggal 7,73 poin lagi menuju kategori “Informatif”.

“Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan tahun ini kita bisa membawa Provinsi Kepulauan Riau melangkah 2 tingkat dari kategori sebelumnya “Menuju Informatif ” menjadi “Informatif”,” harapnya.

Dalam Kegiatan ini Gubernur Ansar melalui Hery Mokhrizal juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif yaitu pada Kategori Kabupaten/Kota diserahkan kepada Kabupaten Bintan dan Kota Batam.

Kemudian, Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi Kepri diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, dan Polda Kepri.

Sedangkan Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota diserahkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karimun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Anambas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karimun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun.

Mengenai pelatihan Bahasa Inggris (Conversation Course) Bidang Humas dan Jurnalis Kepri 2022 yang turut dibuka, Gubernur Ansar melalui Hery Mokhrizal menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan pelatihan ini.

“Saya mengharapkan peserta pelatihan ini dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kompetensi Humas dan Jurnalis Kepri dalam menggunakan bahasa Inggris,” himbau Hery Mokhrizal.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Hasan, diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Aludin Andi mengatakan keterbukaan informasi publik sangat memiliki keterkaitan dengan beberapa hal, diantaranya indeks demokrasi dan lainnya.

“Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab bersamaan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Andi menjelaskan kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis serta kebebasan informasi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Menurut Andi, kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya Clean and Good Governance, karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

“Pemprov Kepri sangat concern dan memberikan atensi yang besar dalam keterbukaan informasi publik, baik dengan meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas informasi, memperkuat komitmen organisasi dan digitalisasi,” imbuhnya.

(*)