PLH. Gubernur Kepri TS Arif Fadillah berharap dukungan semua pihak untuk mengatasi pandemi Covid 19 yang masih terjadi di Kepri. Terutama dalam melindungi masyarakat dan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Hal tersebut disampaikan TS. Arif Fadillah saat menerima Kunjungan Kerja Komisi IX Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 DPR RI di Graha Kepri, Batam Kota, Batam, Senin (15/2/2021).
Menurut Arif, ada dua pekerjaan besar penanganan Covid 19 di Kepri yang harus mendapat dukungan semua pihak. Pertama adalah melindungi dan menjaga seluruh lapisan masyarakat Kepri. Penanganan yang baik terhadap penanganan pasien Covid 19 mutlak dilakukan sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh.
Kedua, Kepri dihadapkan pada persoalan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) utamanya dari negara Singapura dan Malaysia yang masuk melalui wilayah Kepri. Ketika mereka dipulangkan atau dideportasi dari negara tetanngga, Kepri harus menyiapkan kebutuhan dan keperluan mereka.
“Mulai dari saat tiba, mereka harus dilakukan pengecekan kesehatan melalui swab, ditempatkan disejumlah rumah sakit, kebutuhan makan minum sampai dengan memulangkan mereka ke daerah asal,” katanya.
Karenanya kata Arif pihaknya berharap, Komisi IX DPR RI bisa membantu mengatasi permasalahan ini, agar pekerjaan besar ini, bisa segera tuntas, dan perlahan Kepri bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Sejauh ini, perkembangan Covid 19 di Kepri per tanggal 14 Februari 2021 terkonfirmasi mencapai 8.493 orang, kasus aktif 310 orang, sembuh 7.974 orang serta yang meninggal dunia sebanyak 209 orang.
Sementara lanjut Arif, Kepri juga sudah melakukan vaksinasi Covid 19 untuk tenaga kesehatan. Sampai saat ini jumlah yang telah divaksinasi sebanyak 13.387 orang atau sekitar 91,5 persen cakupan. Untuk vaksinasi dosis kedua telah mencapai 6.437 orang dengan cakupan mencapai 49, 8 persen.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menjelaskan, secara umum penanganan Covid 19 di Kepri sudah sangat baik. Hanya saja, untuk permasalahan penanganan pemulanan TKI yang di hadapi Pemprov Kepri, belum mendapatkan dukungan langsung Kementrian Tenaga Kerja.
“Ini yang akan kami tanyakan langsung ke Menteri Tenaga Kerja saat kami menggelar rapat nanti, ” tuturnya.
Selain persoalan kesehatan, permasalahan tenaga kerja, mulai dari kebutuhan anggaran untuk pelatihan tenaga kerja, ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK), sampai dengan masalah kependudukan, banyak mendapat atensi Komisi IX DPR RI.
Seperti diketahui sebanyak 11 anggota DPR RI Komisi IX melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau. Turut juga melakukan pendampingan adalah Plt. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehtan, Arianti Anaya. Selama kunjungan kerja, rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKKBN Provunsi Kepri.
Pada kesempatan tersebut diserahkan juga santunan jaminan kecelakaan kerja ( JKK) meninggal mendadak + JHT tenaga kerja/perusahaan atas nama Muhammad Saat PT. Global Ciptaprima santunan sebesar Rp 220.240.000.
(*)
