SEKOLAH Menengah Kejuruan (SMK) di Natuna sepi dari peminat. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kepri, jumlah siswa SMK hanya 9 persen, sedangkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 91 persen. Karena hal tersebut, Ombudsman Perwakilan Kepri meminta pemerintah daerah segera melakukan revitalisasi SMK di Natuna.
“Data menunjukkan di Natuna terdapat 14 SMA dengan jumlah siswa sebanyak 3.200. Sedangkan SMK ada 6 dengan jumlah siswa 328 orang. Kalau di rata-ratakan setiap sekolah SMA minimal terdapat siswa sebanyak 229 orang sedangkan setiap SMK hanya diikuti oleh 54 siswa,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, Kamis (8/12).
Saat melakukan edukasi pelayanan publik di SMK 1 Bunguran Timur Natuna, Ombudsman menemukan bahwa jumlah siswa di SMK tersebut hanya 120-an siswa. Padahal ada 4 jurusan disana, yakni jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi), Agribisnis Perikanan (AP), Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI) dan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI).
“Minimnya siswa di SMK 1 Bunguran Timur Natuna, berdampak pada kecilnya dana BOS yang diperoleh sehingga mempengaruhi kemampuan finansial untuk operasional dan perawatan sekolah. Sejumlah bangunan terkesan sudah terlantar, fasilitas sekolah juga minim, lingkungan sekolah juga kurang rapi dan asri layaknya sekolah yang ditata dengan baik,” ungkapnya.
Menurut informasi yang diperoleh Ombudsman, alasan kurangnya minat orang tua menyekolahkan anaknya di SMK ialah karena beban biaya. Meskipun orientasi lulusan SMK diarahkan agar siap bekerja, namun SMK tetap kurang diminati karena biayanya yang lebih mahal dibandingkan dengan SMA.
“Kami dapatkan informasi, jika SPP di SMA hanya Rp 50 ribu, sedangkan di SMK Rp 100 ribu. Belum lagi biaya bila ada praktek kerja dan ujian kompetensi. Adanya keterbatasan fasilitas di Natuna, terkadang mengharuskan siswa melakukannya di luar daerah di antaranya Batam, Jakarta atau Kalimantan Barat. Orang tua kembali terbebani untuk menyiapkan pembiayaan transportasi, akomodasi dan konsumsi,” tuturnya.
Menyikapi fenomena tersebut, Ombudsman berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyusun terobosan untuk melakukan revitalisasi terhadap SMK di Kabupaten Natuna.
“Lakukan edukasi pada masyarakat bahwa sekolah di SMK dapat mendorong siswa lulusannya bekerja langsung. Selain itu, pemerintah pun harus menghidupkan industri pada beberapa sektor seperti perikanan dan pengolahan ikan. Jalin kerjasama dengan korporasi yang ada di luar Natuna, misalnya Batam, Jawa dan Kalimantan yang sesuai dengan kompetensi kelimuan yang mereka miliki,” ucapnya.
Langkah lain yakni meningkatkan kualitas lulusan SMK yang ada dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung di sekolah, guru yang kompeten dan perlakuan-perlakuan khusus lainnya sehingga sekolah SMK menjadi menarik bagi masyarakat di Natuna.
“Bilamana telah dilakukan revitalisasi, nantinya masyarakat Natuna yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari bernelayan tentunya dapat mengarahkan anak-anaknya lebih memilih SMK, sehingga setelah lulus bisa langsung bekerja di Natuna maupun di luar,” pungkasnya (leo).
