SEMPAT Dikenal sebagai raksasa ekonomi dan magnet investasi terbesar di Sumatra, Kota Batam secara mengejutkan terlempar dari daftar 10 besar kota maju berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025.
Berdasarkan pemeringkatan yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut, posisi puncak kota paling berdaya saing di Sumatra diraih oleh Kota Medan dengan skor indeks 4,32. Disusul Padang (4,25), Pekanbaru (4,23), Palembang (4,23), Metro (4,19), serta Tanjungpinang di posisi keenam dengan skor 4,17. Sementara itu, Batam gagal menembus sepuluh besar.
Menanggapi hasil tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan tengah melakukan evaluasi mendalam. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kajian teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Iya, saya cek dulu ke Bappeda. Karena penilaian ini menggunakan banyak faktor dan indikator, bukan hanya satu aspek saja. Lagi dipelajari Bappeda,” ujar Firmansyah, Minggu (26/7).
Tak Cukup Hanya Andalkan Investasi
STATUS Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) yang dibanjiri Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Dalam Negeri (PMDN) rupanya belum cukup untuk mengantarkan kota industri ini ke barisan teratas.
Aspek penilaian IDSD oleh BRIN terbilang komprehensif. Indeks ini tidak sekadar mengukur tingginya angka investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan mencakup 12 pilar utama:
- Kelembagaan dan infrastruktur
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Stabilitas ekonomi dan sistem keuangan
- Kesehatan, keterampilan, serta dinamika pasar tenaga kerja
- Ukuran pasar, dinamika bisnis, hingga kapasitas inovasi daerah
Artinya, predikat kota maju turut memprasyaratkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Hasil penilaian IDSD 2025 menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi krusial bagi Pemko Batam. Di balik pesatnya pertumbuhan sektor manufaktur dan industri, Batam masih dibayangi berbagai kendala infrastruktur dasar dan isu sosial yang dikeluhkan warga, antara lain:
- Masalah Lingkungan & Infrastruktur Dasar: Persoalan banjir yang berulang, pengelolaan sampah yang belum optimal, kemacetan lalu lintas, hingga krisis pasokan air bersih di sejumlah titik pemukiman.
- Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam tercatat masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, menciptakan celah ketimpangan di tengah masifnya kawasan industri.
- Pemerataan Kesejahteraan: Kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik, kelestarian lingkungan, dan penyediaan ruang hidup yang nyaman bagi warga.
(dha)
