KETUA Komisi VI, Teguh Juwarno menyatakan dukungannya terhadap wacana Pemerintah dalam membuka keran impor beras.
Dukungan disampaikan saat kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam, Jumat (08/02/2018).
“Masalah impor beras ini berawal dari tidak adanya sinkronisasi data antara produksi dengan konsumsi. Menteri Pertanian selalu mengklaim bahwa kita sudah bisa swasembada, tapi kenyataannya beras selalu hilang dan harganya melambung tinggi,” ungkapnya.
Ia menambahkan dengan adanya situasi saat ini, menjadi alasan Menteri Perdagangan mengambil sikap untuk membuka keran impor beras. Teguh bahkan menegaskan, adanya masalah kelangkaan beras saat ini akan kembali menambah runtutan masalah yang terjadi di Indonesia.
“Beras ini kan komoditas strategis, dua Pemerintahan negeri ini jatuh karena persoalan harga khususnya harga komoditas. Saya melihat Pemerintahan Jokowi saat ini tidak mau mengambil resiko itu yang hanya akan menambah masalah dan akan sangat berbahaya terhadap stabilitas politik,” ujarnya.
Mengenai kondisi para petani lokal yang akan menyambut panen raya pada Bulan Februari dan Maret mendatang, pihaknya memastikan dibukanya dibuka impor ini tidak akan mematikan para petani lokal. Karena impor beras hanya untuk memastikan keamanan cadangan beras Indonesia, dan menghindari adanya permainan harga dari kartel.
“Yang menjadi perhatian kita semua adalah, bagaimana nasib petani pada panen raya nanti? Dalam rapat kerja yang kami lakukan bersama dengan Menteri Perdagangan dan Bulog, kami memastikan adanya hasil panen tersebut akan tetap diserap, dengan atau tidak adanya impor beras yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat,”
“Impor hanya akan dilakukan pada angka yang aman, sehingga cadangan beras kita ada dan menghindari adanya spekulan harga yang akan dilakukan oleh kartel apabila beras mulai menghilang tanpa adanya cadangan,” lanjutnya.
Bahkan ia mengaku bahwa adanya kelangkaan beras saat ini, juga ia rasakan sendiri dimana hal ini sempat dikeluhkan oleh istrinya yang merasa kesulitan dalam mencari beras di pasaran.
“Istri saya saja sampai mengeluh, tentang rencana kami untuk menolak impor beras. Tapi kenyataan nya di lapangan dia sendiri, bahkan sempat merasakan kesulitan mencari komoditas tersebut di supermarket. Oleh karena itu, saat ini kita harus berpijak pada kenyataan di lapangan,” paparnya.
Mengenai adanya kecurigaan bahwa nantinya harga beras import sendiri juga akan dipermainkan oleh kartel. Teguh menegaskan bahwa masyarakat saat ini harus bias memberikan kepercayaan kepada pihak berwajib, mulai dari Kepolisian hingga KPK dalam hal pengawasan.
“KPK sendiri bahkan sudah turun tangan dalam pengawasan import beras ini. Kita tau harga beras seperti dari Vietnam dan Thailand memiliki selisih harga hingga Rp 5 ribu pada saat dijual di Indonesia. Jadi disinilah peran aktif kami semua dalam melakukan pengawasan, agar para kartel tersebut tidak dapat bergerak,” tutupnya.
(*)
