XIAOMI sebagai perusahaan asal China, dianggap memenuhi syarat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk masuk ke daftar entitas yang diklaim terafiliasi dengan militer China pada 14 Januari 2020. Hal ini sesuai dengan Pasal 1237 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun fiskal 1999.
Dengan kata lain, administrasi Trump menganggap Xiaomi sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan “militer komunis China”.
Apakah Xiaomi akan bernasib sama seperti Huawei?
Jika kalian masih ingat, Xiaomi saat ini menjadi produsen ponsel pintar terbesar peringkat ketiga dunia. Dari laporan lembaga riset Gartner, Xiaomi mengalami lonjakan penjualan sampai-sampai berhasil membalap Apple untuk pertama kalinya dengan pertumbuhan sebesar 34,9 persen.
Xiaomi tercatat berhasil menjual sekitar 44,4 juta unit selama Q3 2020 dan membuat pangsa pasarnya berada di peringkat ketiga dunia, mencapai 12,1 persen. Sedangkan Apple berada di angka 11,1 persen.
Apa jangan-jangan karena Trump cemburu Apple dibalap oleh Xiaomi sehingga secara tiba-tiba ‘asal’ menjebloskan Xiaomi ke daftar hitam? Tampaknya bukan.
Memang belum ada penjelasan detail mengenai hal ini. Namun satu hal yang jelas, daftar hitam Xiaomi dan Huawei sifatnya berbeda.
Mengutip berbagai sumber, apa yang menimpa Xiaomi menandakan bahwa perusahaan-perusahaan asal Amerika dilarang melakukan investasi, membeli saham dan layanan keamanan, ataupun memberikan modal bisnis ke Xiaomi.
Pihak Xiaomi secara terbuka juga sudah memberikan klarifikasi mengenai status perusahaannya.
“Kami mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak dimiliki, dikendalikan, atau terafiliasi dengan militer China, dan kami bukan “Perusahaan Militer Komunis China” seperti yang digambarkan di dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA). Kami akan mengambil langkah dan tindakan untuk melindungi perusahaan dan para pemangku kepentingan,” begitu tulis Xiaomi.
Sementara apa yang terjadi pada Huawei, pemerintah AS memasukan perusahaan tersebut ke dalam “Entity List”. Akibatnya, Huawei benar-benar tidak bisa menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan asal Amerika.
Dampaknya pun sampai ke konsumen secara langsung, karena banyak perubahan pada produk Huawei, seperti disetopnya dukungan Google Mobile Services (GMS), sampai ‘putus hubungan’ dengan Qualcomm.
Pemerintahan Trump memang sangat sensitif dengan teknologi yang dibawa oleh Huawei, karena perusahaan ini kerap dianggap sebagai mata-mata pemerintah China dan akan membawa ancaman besar bagi keamanan nasional AS.
Ditambah, Huawei juga memiliki bisnis infrastruktur, sehingga administrasi Trump semakin was-was terhadap kehadirannya dalam gelaran jaringan 5G.
Nah, Xiaomi sejauh ini masih aman untuk menggunakan teknologi atau pasokan komponen dari AS seperti chipset, lisensi Android, dan lain-lain. Yang perlu menjadi catatan adalah para investor AS yang harus segera mencabut atau menarik investasi mereka sebelum 11 November 2021.
Menyusul daftar hitam yang menimpa Xiaomi, diketahui pemerintahan Trump turut memasukan sekitar 40 perusahaan China yang dianggap ada memiliki afiliasi dengan militer China. Beberapa di antaranya ada perusahaan telekomunikasi China Mobile dan China Telecom, produsen kamera Hikvision, dan produsen server Inspur.
(*)
