WAKIL Presiden RI, Ma’ruf Amin, berharap kinerja PT Bank Riau Kepri (BRK) lebih baik setelah berubah menjadi bank syariah. Sebab sistem syariah tidak hanya bisnis tetapi juga bagian dari dakwah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ma’ruf saat menerima audiensi Gubernur Riau Syamsuar bersama direksi PT Bank Riau Kepri di kediaman resmi wapres, Jakarta, Senin (1/8/2022).
“Saya harap kinerjanya nanti setelah menjadi (bank) syariah harus lebih baik. Perubahan ini harus memotivasi kinerja kita. Karena syariah itu selain bisnis, ada nilai tambahnya, di mana orang bertransaksi ada nilai tambahnya, yaitu nilai dakwah,” kata Ma’ruf, dikutip dari Antara, Selasa, (2/82022).
Untuk diketahui, pada 4 Juli 2022, OJK telah mengeluarkan keputusan Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), sejak keputusan ini diterima, BRKS wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah.
Wapresmengapresiasi perkembangan tersebut, dan berharap industri keuangan syariah dapat terus berkembang, termasuk dengan semakin banyaknya BPD yang menjadi BPD Syariah.
“Menurut saya, di sinilah salah satu peran strategis BPD Syariah. Ini menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan,” kata Wapres.
Gubernur Riau, Syamsuar, dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan undangan kepada Wapres untuk dapat menghadiri peresmian BRKS sekaligus meresmikan KDEKS Provinsi Riau pada 10 Agustus mendatang.
Menanggapi undangan tersebut Wapres pun berharap dapat memenuhinya.
Turut hadir mendampingi Gubernur Riau pada pertemuan tersebut adalah Komisaris Utama BRKS, Syahrial Abdi; Direktur Utama BRKS, Andi Buchari,l; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Muhammad Nur; dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Riau, Muhammad Lutfi.
Sedangkan Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Erani Yustika; Staf Khusus Wapres, Masduki Baidlowi; Tim Ahli Wapres, Iggi Haruman Achsien; Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, M. Zulkarnain; dan Sekretaris Pribadi Wapres, Sholahudin Al Aiyub.
(*)
