REALISASI anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 hingga 26 Agustus telah mencapai 58,44 persen atau sebesar Rp 2,033 triliun dari target sebesar Rp 3,480 triliun.
Demikian disampaikan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dikutip dari Antara, Rabu (31/8/2022). Menurut Gubernur, dibanding pekan lalu, capaian tersebut naik sebesar 1,69 persen.
Adapun realisasi keuangan daerah mencapai 47,84 persen atau sebesar Rp 1,851 triliun dari pagu sebesar R p3,870 triliun. Capaian itu juga naik sebesar 0,98 persen dari capaian pekan lalu. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai angka 52,85 persen.
Kemudian perkembangan dekonsentrasi atau dana yang bersumber dari APBN per 26 Agustus 2022 dengan pagu anggaran Rp 35,483 miliar, telah terealisasi sebesar 21,33 persen atau sebesar Rp7,568 miliar dengan realisasi fisik sebesar 41,08 persen.
Sedangkan perkembangan tugas pembantuan dengan pagu anggaran Rp30,977 miliar, telah terealisasi 27,46 persen atau sebesar Rp8,505 miliar dan realisasi fisik sebesar 38,25 persen.
Gubernur menekankan kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk rutin melaksanakan rapat evaluasi internal progres pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
“Rapat rutin internal OPD sangat penting dilakukan mengingat saat ini sudah berada triwulan III dan sebentar lagi akan memasuki triwulan IV tahun anggaran 2022,” ujarnya.
Selain itu, menurut Ansar, masih banyak hal yang harus dipenuhi masing-masing OPD karena dalam waktu dekat akan ada evaluasi nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Berdasarkan data Sistem Pengawasan Siera BPKP yang dipaparkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lanjutnya, masih ada 4 kabupaten/kota di Kepri yang sampai tanggal 26 Agustus 2022 yang belum memenuhi target progres pelaksanaan P3DN.
Ia juga memaparkan bahwa dari 17 etalase, terdapat 581 produk yang tayang di katalog lokal Provinsi Kepri dan sudah 9 transaksi pada katalog lokal tersebut dengan total nilai Rp1,525 miliar.
“Mengenai penilaian LPPD, sampai 31 Juli 2022 yang lalu, persentase tingkat keterisian e-SPM TWI oleh daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepri telah mencapai 62,50 persen dengan nilai cukup,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Zulhendri, mengatakan permasalahan dalam mempersiapkan LPPD, antara lain masih kurangnya perhatian kepala OPD untuk secara serius mengarahkan, menegaskan, dan memantau petugas LPPD di OPD-nya.
“Kemudian beberapa OPD belum melengkapi data dukung serta rincian data yang diminta tim pusat, lalu komitmen dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan belum maksimal,” ujar Zulhendri.
Pihaknya meminta agar cara-cara untuk meningkatkan jumlah tayang e-katalog diidentifikasi OPD, sehingga dalam evaluasi P3DN nasional nantinya akan menaikkan posisi Kepri.
Ia juga meminta agar OPD yang masih belum melengkapi data LPPD yang diperlukan untuk segera melengkapinya. “Karena ini rapor kita, walau kita ini provinsi kecil, tidak boleh dipandang sebelah mata. Penuhi kerja-kerja untuk membangun performance daerah,” kata Zulhendri.
(*)
