KEPALA Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni, mengungkapkan ada empat program yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Misni mengatakan keempat program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo dengan harapan setelah penerapan itu Kepri terbebas dari kategori miskin ekstrem.
“Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen di tahun 2024,” kata Misni di Tanjungpinang, dikutip dari Antara, Jumat (31/3/2023).
Misni menyampaikan keempat program tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri yang pada tahun 2022 sebesar 1,20 persen atau sekitar 22 ribu orang.
Ia menjelaskan empat program dimaksud, pertama penanganan infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Program ini, terus dilakukan secara kontinyu.
Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti jaminan kesehatan nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan program keluarga harapan (PKH).
Ketiga pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil seperti posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan.
Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu termasuk penanganan kasus anak stunting di lokus kemiskinan ekstrem.
“Intinya kita fokus pada pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, penguatan ekonomi dan penanganan stunting,” jelas Misni.
Misni menambahkan program pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2023 juga melibatkan dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial, dinas pendidikan hingga dinas kesehatan untuk jaminan sosial masyarakat miskin.
Kemudian ada juga dinas koperasi dan UKM, dinas pemberdayaan perempuan, serta dinas ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin.
Misni menambahkan penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat, di mana Kota Batam masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak, yaitu sekitar 14,65 ribu orang.
Lalu disusul Kota Tanjungpinang 5,97 ribu orang, Kabupaten Lingga 4,05 ribu orang, Kabupaten Natuna 2,15 ribu orang, Kabupaten Karimun 1,59 ribu orang.
Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 0,48 ribu orang, dan Kabupaten Bintan 0,32 ribu orang. “Total penduduk miskin ekstrem Provinsi Kepri saat ini sekitar 22 ribu orang,” terang Misni.
(*/pir)
