PEMBANGUNAN Jembatan Batam-Bintan (Babin) dan Flyover Simpang Kabil menjadi dua dari 11 usulan program prioritas nasional di Kepri yang diakomodir pemerintah pusat dalam musyawarah rencana pembangunan nasional (Musrenbangnas) tahun 2022, Mei lalu.
“Sebenarnya ada 28 usulan proyek program prioritas nasional yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, namun terdapat 11 usulan program yang diakomodir,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kamis (16/6).
Selain Jembatan Babin dan Flyover Simpang Kabil, 9 usulan program lainnya yakni pembangunan jalan lintas barat lanjutan di Bintan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bintan, pembangunan bangunan pengendali banjir Batam-Bintan, pembangunan pelabuhan samudera Teluk Buton di Natuna, penyediaan air baku daerah aliran sungai (DAS) Kawal tahap 2, pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata, jumlah siswa SMK yang tersertifikasi, jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya, dan tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi.
Ansar optimis program-program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dapat meningkatkan kapasitas Kepri, terutama sekali Jembatan Babin yang dapat meningkatkan mobilitas sekaligus mengurangi kesenjangan antara Batam dan Bintan.
“Semakin meningkatnya arus barang dan jasa antara Batam dan Bintan sekarang ini membutuhkan infrastruktur penghubung yang memadai seperti jembatan,” kata Gubernur Ansar.
Kehadiran Jembatan Babin kelak juga mampu mendukung perkembangan perekonomian khususnya di sektor industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, dan perikanan di kedua pulau. Sekaligus dapat menjadi pemicu berkembangnya kawasan baru di sepanjang koridor jembatan.
Selain itu, pembangunan ruas jalan lintas barat lanjutan menjadi usulan dari Pemprov Kepri, karena belum ada akses penghubung dari wilayah utara pulau Bintan di Tanjunguban dengan wilayah timur pulau Bintan di Kota Kijang.
“Sekarang arus barang dan jasa menjadi lambat karena harus ke kota Tanjungpinang dulu akibatnya waktu dan biaya transportasi menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Selanjutnya, penyelesaian krisis air bersih juga menjadi prioritas dengan pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan. Dengan semakin sering terjadinya krisis air bersih pada musim kemarau, maka dibutuhkan pasokan air bersih untuk memasok kebutuhan masyarakat Bintan. Apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian sejalan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih (leo).
