REALISASI pendapatan dan serapan anggaran belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri, menjelang berakhirnya triwulan II tahun 2022 masih dibawah angka 50 persen.
Dikutip dari laman djpk.kemenkeu.go.id, Kamis (16/6/2022), pendapatan daerah secara keseluruhan hingga 15 Juni 2022, baru terealisasi sebesar Rp 1,13 triliun atau 32,58 persen dari target sebesar Rp 3,48 triliun.
Adapun untuk belanja daerah, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,87 triliun, baru terserap sebanyak 28,8 persen atau sekitar Rp 1,11 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini, capainnya masih sekitar 41 persen atau baru sekitar Rp 561 miliar dari target Rp 1,34 triliun.
Terkait capaian realisasi pendapatan dan belanja APBD Kepri tahun 2022 tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menekankan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat serapan belanja APBD Kepri tahun ini.
“Kita dorong seluruh kepala OPD mempercepat belanjanya lagi, dan kita juga menekankan agar seluruh OPD untuk memperbanyak penggunaan produk dalam negeri,” kata Ansar.
Untuk mempercepat realisasi pendapatan daerah, Ansar meminta Bapenda Provinsi Kepri yang dipimpin Reni Yusneli untuk terus melakukan langkah-langkah strategis mempercepat realisasi pendapatan. “Utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah,” tegas Ansar.
Ansar mengatakan, untuk mempercepat realisasi pendapatan daerah, dibutuhkan dua prasyarat. Yaitu melalui intensifikasi pungutan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak air di bawah tanah.
“Langkah kedua dengan menggencarkan ekstensifikasi dengan pemetaan potensi-potensi pendapatan lain yang masih bisa dikejar dan didorong,” terangnya.
(*)