KETUA Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mengatakan keterlambatan pencairan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2023 bisa berdampak pada penurunan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Untuk itu, ia meminta Pemprov Kepri serius memperjuangkan pencairan TPP PNS 2023 yang sampai hari ini masih tertunda. “Harus dikejar terus ke pemerintah pusat, karena TPP itu kan haknya PNS,” kata Wahyudin di Tanjungpinang, seperti dilansir Antara, Minggu (26/2/2023).
Menurutnya hampir sebagian besar PNS tentu sangat membutuhkan dana TPP tersebut untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. “PNS barangkali punya banyak cicilan, misalnya kredit rumah hingga biaya anak sekolah atau kuliah. Jadi kalau TPP tak cair, kasihan juga,” ucapnya.
Wahyudin juga menegaskan DPRD siap mendukung Pemprov Kepri memperjuangkan realisasi TPP PNS ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera dicairkan.
Selain itu, ia turut mendorong Kemendagri segera memverifikasi usulan data yang telah diusulkan Pemprov Kepri berkaitan dengan pencairan TPP PNS 2023. “Pemprov gesa terus Kemendagri. Tidak perlu takut atau ragu, karena itu hak semua PNS,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan sudah mengomunikasikan ke Kemendagri supaya TPP yang sudah hampir dua bulan tertunda itu bisa segera dicairkan.
Ia menyatakan Pemprov Kepri terus berupaya agar pencairan hak PNS selain gaji pokok tersebut bisa segera terealisasi. “Kita upayakan secepatnya, kasihan juga sudah dua bulan belum cair,” katanya.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan pencairan TPP PNS Pemprov Kepri hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun demikian, ia belum bisa memastikan apakah pencairan TPP tersebut sudah bisa dilakukan pada Maret 2023. “Mudah-mudahan Maret 2022 sudah cair. PNS harap bersabar,” ujar Adi.
(*/pir)
