MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan lampu hijau untuk menerbitkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi rumah-rumah masyarakat nelayan di atas laut di wilayah Provinsi Kepri.
“Kita bersyukur dan berterimakasih kepada Menteri KKP yang mendengar usulan kita. Terbitnya KKPRL itu penting bagi masyarakat nelayan Kepri yang tinggal diatas ruang laut,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, usai bertemu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Selasa (12/2/2023).
“Kita tidak bisa mencegah masyarakat tinggal di atas ruang laut, karena daerah kita ini berbasis kepulauan dan kelautan. Makanya kita berusaha agar bagaimana masyarakat kita tetap bisa tinggal di atas rang laut, tapi tidak ada aturan hukum yang dilanggar,” sambung Ansar.
Sebagaimana diketahui, sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, disebutkan bahwa ‘Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL.
Seperti perizinan di ruang darat, KKPRL merupakan persyaratan dasar bagi perizinan berusaha dan nonberusaha untuk melakukan kegiatan di ruang laut, sebelum akhirnya memasuki perizinan berusaha berbasis risiko pada pemegang kewenangan di berbagai sektor.
Adapun KKPRL terdiri dari dua output, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha, dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni, juga melaporkan kepada menteri KKP terkait persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, Agustus mendatang, di Tanjungbalai Karimun.
Untuk ini, kata Ansar, Kepri telah menganggarkan untuk proses sertifiikasi sebanyak 3.000 rumah nelayan di Kepri dan akan di tanbah menjadi 5.000 rumah nelayan.
Selain itu, dalam pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun nanti, Ansar menyampaikan akan diiringi dengan serangkaian kegiatan yang disiapkan.
Di antaranya, yaknj pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau UMKM Expo, rehabilitasi mangrove, pemberian asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan termasuk kerja sama pelatihan tenaga kerja di bidang kelautan.
Dalam pertemuan tersebut, selain Wakil Menteri ATR/BPN, ikut serta Bupati Karimun Aunur Rofiq.
(*/pir)
