KEMENTERIANÂ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melikuidasi atau membubarkan tujuh perusahaan pelat merah yang dianggap tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana pembubaran ini telah lama direncanakan lantaran pemerintah ingin memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut.
“Itu BUMN di bawah PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset) yang dari 2008 mati beroperasi. Kita sebagai pimpinan akan dzalim kalau dibiarkan tidak ada kepastian. BUMN yang sekarang pun dengan perubahan ini harus siap bersaing. Apalagi yang sudah kalah bersaing,” kata Menteri BUMN Erick Thohir kala itu.
Mengutip berbagai sumber, berikut profil tujuh BUMN yang akan dibubarkan:
1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines merupakan induk dari Merpati Nusantara Airlines, yang salah satu maskapai penerbangan nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki besar oleh pemerintah Indonesia.
Maskapai ini didirikan pada 6 September 1962. Merpati Nusantara Airlines mengoperasikan jadwal penerbangan domestik dan internasional.
Merpati pernah memiliki catatan merah dalam penerbangan seperti terperosoknya pesawat jenis MA-60 di Bandar Udara Haji Asan Sampit pada 2012, kecelakaan di Bandara El Tari Kupang pada 2013, hingga jatuhnya Xian MA60X ke laut pada 7 Mei 2011.
Pada 1 Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan akibat utang. Untuk beroperasi kembali, Merpati membutuhkan Rp7,2 triliun.
2. PT Industri Gelas (Persero)
Dilansir dari laman resmi BUMN, PT Industri Gelas atau PT IGLAS (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kemasan gelas, khususnya botol. Perusahaan ini didirikan pada 29 Oktober 1956 dan beroperasi pertama kali pada 1959.
Iglas mampu memproduksi berbagai jenis botol dengan total kapasitas 340 ton per hari atau 78.205 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan industri bir, minuman ringan, farmasi, makanan, dan kosmetika.
Kendati PT Iglas saat ini kondisinya compang-camping, sebenarnya perusahaan BUMN ini pernah mengalami masa kejayaan dan merajai pangsa pasar kemasan berbasis botol kaca. Banyak perusahaan di tanah air yang memercayakan pembuatan kemasannya dikerjakan oleh perusahaan ini, termasuk Coca-Cola. Bahkan hampir separuh pabrik PT Iglas dikerahkan untuk memproduksi kemasan minuman asal Amerika Serikat tersebut. Namun Coca-Cola perlahan mengurangi pemesanan botol pada PT Iglas lantaran perusahaan asal Amerika Serikat ini mulai beralih menggunakan kemasan botol plastik.
3. PT Kertas Leces (Persero)
PT Kertas Leces merupakan pabrik kertas tertua kedua di Indonesia setelah pabrik Kertas Padalarang. Perusahaan pelat merah ini didirikan pada masa penjajahan Belanda pada 1939 dan mulai beroperasi 1940 dengan kapasitas produksi sebesar 10 ton per hari dan menghasilkan kertas print yang memproses bahan baku jerami dan dilakukan proses penyodaan.
Setelah Indonesia merdeka dan manajemen ditangani oleh pemerintah, PT Kertas Leces mengalami perkembangan pembangunan fisik melalui empat tahapan yang dimulai pada 1960 dan berakhir 1986, yang menghasilkan pabrik kertas dan pulp terintegrasi.
Namun, terhitung sejak Mei 2010, Kertas Leces berhenti beroperasi. Alasan dari pemberhentian operasi ini adalah karena Perusahaan Gas Negara (PGN) menghentikan pasokan gasnya lantaran Kertas Leces sudah menunggak utang sebesar Rp41 miliar. Melansir dari laman BUMN, sejak 4 Juni 2012, Kertas Leces mulai beroperasi kembali. Hal ini disampaikan sendiri oleh Direktur Utama Kertas Leces, Budi Kusmarwoto.
Sayangnya nasib PT Kertas Leces (Persero) berakhir tragis. Setelah cukup lama terlilit masalah keuangan, perusahaan pelat merah ini diputus pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 September 2018.
Perusahaan ini pernah mendapat suntikan dana talangan dari PPA senilai Rp38,5 miliar.
4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
Melansir dari laman ptisn.co.id, PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) merupakan perusahaan tekstil milik pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat, dan didirikan pada 1999. Perusahaan ini didirikan dalam swasembada kebutuhan pangan yang dicanangkan pada 1961. Perusahaan pelat merah ini memproduksi benang tenun, karung, dan karung plastik.
Namun perusahaan ini justru menjadi ‘pasien’ PPA dengan menerima suntikan dana sebesar Rp26 miliar untuk bantuan keberlangsungan usaha.
5. PT Istaka Karya (Persero)
PT Istaka Karya (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Istaka sebelumnya bernama PT Indonesian Consortium of Construction Industries atau disingkat ICCI dan merupakan suatu konsorsium yang beranggotakan 18 perusahaan konstruksi Indonesia.
Sejumlah prestasi pernah membangun sejumlah infrastruktur seperti rumah sakit, jalan lintas, gedung perkantoran, flyover, hingga bendungan.
Istaka mengalami masa-masa berat sebelum 2013. Berdasarkan laporan PPA, saat itu operasional perusahaan sempat berhenti. Perseroan juga dalam proses menghadapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan. Perusahaan ini justru mengalami masalah dan tidak membayarkan gaji karyawan hingga setahun lebih. Hingga PPA memberikan dana talangan senilai Rp62,44 miliar.
6. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau lebih dikenal dengan singkatan PT PANN merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal. BUMN ini juga bergerak di bidang telekomunikasi dan navigasi maritim serta jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim. Seperti membuat sistem monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long-range identification, hingga tracking national data center. Selain itu PANN juga pernah berkecimpung di usaha perhotelan sehingga, menurut Erick, tidak fokus pada sektor bisnisnya.
7. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau PT KKA merupakan perusahaan BUMN penghasil kertas kantong semen. Perusahaan ini berlokasi di desa Jamuan, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pabrik tersebut mulai beroperasi pada 1989 dan berproduksi secara komersial pada 1990.
Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah bekerja di perusahaan ini, jauh sebelum menjadi pejabat negara. Sayangnya, KKA harus ‘dirawat’ oleh PPA dengan memberikan dana talangan sebesar Rp51,34 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi Rp141,61 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan pembenahannya.
(*)
