SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Bintan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penambang pasir ilegal di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).
“Penyelesaian ini merupakan upaya dilakukan Polres Bintan dalam menyikapi informasi dan pemberitaan di media massa terkait adanya aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah tersebut,” kata Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo, Jumat (9/6/2023).
Rizky mengatakan, ia telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan guna memastikan kebenaran adanya penambangan pasir ilegal tersebut.
“Tim gabungan Satreskim dan Polsek di lingkup Polres Bintan terus patroli keliling dan melakukan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Kapolres ada beberapa titik yang diduga terjadi penambangan pasir ilegal, antara lain di Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. Namun saat tim turun ke lokasi tersebut, tidak ditemukan lagi kegiatan penambangan pasir ilegal.
Dari hasil pemeriksaan, lanjutnya, tim hanya menemukan bekas penambangan dan peralatan yang ditinggal oleh penambang, seperti pipa dan masyarakat yang sedang beristirahat di gubuk-gubuk kecil di sekitar lokasi.
“Sedangkan peralatan mesin tidak ada kami temukan,” ungkap Kapolres Bintan.
Lebih lanjut ia menyampaikan dalam waktu dekat Polres Bintan akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara bersama-sama dan berkesinambungan untuk mencegah sekaligus menindak tegas apabila terdapat aktifitas penambangan pasir ilegal di wilayah setempat.
Pihaknya turut mengimbau masyarakat baik perusahaan maupun perorangan tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal karena melanggar Undang-Undang dan bisa dipidana.
Pelaku penambangan pasir ilegal dapat dipidana dengan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 (Revisi UU RI Nomor 4 Tahun 2009) Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan pidana penjara maksimal 5 Tahun dan denda maksimal Rp10 miliar, sedangkan penampung dapat diancam dengan Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 (Revisi UU RI Nomor 4 Tahun 2009) Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
“Jika ingin melakukan penambangan agar mengurus perizinan, sehingga didapatkan legalitas yang sah dari instansi berwenang,” kata Riky lagi.
(*/pir)
