PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam memastikan siap menjalankan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang resmi diberlakukan mulai 1 April 2026.
WFH diterapkan satu hari dalam sepekan, setiap hari Jumat tersebut, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan respons terhadap dinamika global.
Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama agar kebijakan berjalan optimal.
“Dari sisi sarana dan prasarana, Pemko Batam siap. Insyaallah tidak ada kendala,” jelas Firmansyah, Rabu (1/04/2026).
Meski demikian, skema teknis pelaksanaan masih difinalisasi. Pembahasan dilakukan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan Inspektorat, BKPSDM, dan BPKAD.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan konsep yang diterapkan tidak kaku. Selain WFH, ASN juga dimungkinkan menjalankan Work From Anywhere (WFA).
“Tidak harus selalu dari rumah. Bisa bekerja dari mana saja, yang penting tugas tetap berjalan. Prinsipnya fleksibel,” katanya.
Kebijakan ini, lanjutnya, juga diarahkan untuk menekan pengeluaran pemerintah, terutama pada penggunaan energi dan operasional.
Pengurangan mobilitas pegawai diharapkan berdampak pada efisiensi penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta biaya perjalanan dinas.
Pemerintah pusat turut menetapkan pembatasan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga didorong menggunakan transportasi publik.
Selain itu, perjalanan dinas ikut dipangkas, masing-masing hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Layanan publik tetap harus berjalan normal.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sektor strategis seperti keamanan, kesehatan, kebersihan, serta industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap beroperasi seperti biasa.
Amsakar memastikan, Pemko Batam akan menyesuaikan implementasi di daerah dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kami siap melaksanakan. Begitu juknis turun, langsung kita jalankan,” ungkap Amsakar. (*)
