KAMPUNG Tembesi Tower di Sagulung, Batam, kembali diterjang banjir yang merendam sekitar 70 rumah sejak pagi hari, Senin (14/10/2024) kemarin. Dampak banjir mulai dirasakan oleh warga di RT 01, RT 02, dan RT 03 di RW 16 Kecamatan Sagulung sekitar pukul 10.00 WIB.
Joko, seorang warga RT 03/RW 16, mengungkapkan bahwa kondisi banjir ini bukanlah hal baru bagi mereka. Ia mencatat bahwa peristiwa ini merupakan banjir ke-35 yang terjadi sepanjang tahun ini, dan kali ini menjadi yang terparah dengan ketinggian air mencapai 1,2 meter.
“Semua terendam. Saya harus pasrah, banyak peralatan elektronik yang rusak,” tuturnya.
Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan rakit kayu dan ban yang telah disiapkan sebelumnya, sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kota Batam yang dianggap kurang responsif terhadap keluhan warga.
Saat ini, meskipun kondisi banjir mulai mereda, banyak warga yang masih mengungsi, baik ke masjid setempat maupun ke rumah kerabat.
“Kerugian saya mencapai Rp 80 juta. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib kami,” keluh Joko.
Senada dengan Joko, Andi Jamaludin, juga warga RT 03/RW 16, menyoroti perhatian pemerintah yang minim. Ia menegaskan bahwa banyak keluhan warga terkait pembangunan kawasan industri yang berdekatan dengan pemukiman mereka. Menurutnya, pembangunan drainase oleh pengembang memiliki ketinggian yang setara dengan tanah bangunan warga, sehingga air tidak dapat mengalir ke drainase utama.
“Parit yang dibangun oleh perusahaan selevel dengan tanah kami. Ini membuat kami terjebak dalam banjir setiap kali hujan,” jelas Andi.
Sukatman, warga lainnya, menambahkan bahwa saluran drainase yang dibangun tidak memadai, mengakibatkan warga harus berendam dalam air saat hujan deras.
“Pembangunan parit itu terlalu tinggi, jadi drainase kami tidak tersambung, membuat kami terjebak dalam situasi ini,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sementara Wali Kota Batam, Andi Agung, mengaku belum menerima laporan terkait banjir di Kampung Tembesi Tower. Ia berencana untuk menggelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan memanggil lurah serta camat untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai penyebab banjir.
“Kami akan segera melakukan rapat dan meminta keterangan dari pihak terkait,” ujarnya.
(dha/kompascom)
