TUNJANGAN perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini menjadi sorotan publik. Dua fraksi besar, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sepakat bahwa fasilitas ini sebaiknya dihentikan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya etika dan empati dalam politik.
“Apakah wajar anggota DPR masih menerima tunjangan di tengah kesulitan rakyat?” katanya.
Menurutnya, anggota DPR seharusnya lebih peka terhadap situasi masyarakat. Said menambahkan, jika anggota dewan benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan terjaga. “Kami meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya yang berlebihan dihentikan,” ucapnya.
Gerindra Dukung Penghentian Tunjangan
SENADA dengan PDIP, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, memastikan bahwa partainya berkomitmen untuk meninjau dan menghentikan tunjangan yang dinilai tidak adil. “Kami mendengar keluhan masyarakat tentang tunjangan dewan yang mencederai kepercayaan rakyat,” jelas Budisatrio.
Ia juga menginstruksikan anggota fraksinya untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sesuai dengan arahan Ketua Umum Prabowo Subianto. “Anggota DPR harus hadir bersama rakyat dan mendengarkan keluhan mereka,” tegasnya.
Budisatrio turut menyampaikan rasa duka cita atas jatuhnya korban dalam demonstrasi di berbagai daerah, menilai kejadian tersebut sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. “Kami mohon maaf kepada rakyat Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung prinsip kebebasan berpendapat,” tuturnya.
(ham/kompas
