PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Komisi Penyiaran Darah (KPID) Provinsi Kepri, terus mensosialisasikan pelaksanaan Hari Penyiaran Nasional Tahun (Harsiarnas) 2023 dan Rakornas KPI yang digelar di Provinsi Kepri.
Bahkan, menjelang kick-off Harsiarnas 2023, Diskominfo Komisi Penyiaran Darah (KPID) Provinsi Kepri terus menggaungkan agenda yang mengangkat tema “Dari Perbatasan Bangun Siaran Ramah, Bermartabat dan Berbudaya”.
Kepala Diskominfo Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan pentingnya penyiaran di daerah perbatasan dan kesiapan Provinsi Kepri menghelat Harsiarnas Tahun 2023.
Hal itu ia ungkapkan secara khusus saat menghadiri talkshow bersama RRI Tanjungpinang yang dipandu Apriyani sebagai host, Kamis (13/7/2023) pagi. Talkshow tersebut juga menghadirkan Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, dan Komisioner KPID Provinsi Kepri, Tito Suwandy.
Hasan mengatakan, penyiaran di daerah perbatasan sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional di wilayah tersebut. Adanya siaran lokal maupun nasional di daerah perbatasan akan mendorong rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan untuk cinta kepada negara.
Hasan menyebutkan salah satu alasan utama pemerintah Indonesia menyegerakan sistem baru penyiaran ASO (Analog Switch Off) yang diganti dengan televisi digital adalah untuk daerah-daerah seperti ini (perbatasan, terdepan, terpencil dan tertinggal).
Tujuan besarnya, kata dia, agar masyarakat yang tinggal di perbatasan mudah mengakses siaran domestik sehingga ketahanan nasional di wilayah itu dapat terjaga.
“Dengan kehadiran televisi digital tentunya diharapkan arus informasi dari sumber-sumber kredibel dapat diverifikasi maupun informasi layanan pemerintah untuk masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, dengan menyeimbangkan arus informasi dari berbagai media,” ujarnya.
Hasan juga menekankan penyiaran di daerah perbatasan mempunyai peran yang amat strategis dan untuk itu penyiaran di kawasan perbatasan perlu ditangani secara sungguh-sungguh, secara holistik untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan negara.
“Siaran merupakan sarana informasi khususnya bagi publik untuk memahami segala informasi yang ada, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi leading sectornya. Inovasi dari KPI dapat memberikan lagi suasana penyiaran yang menyeluruh dan mudah dijangkau,” kata Hasan.
Sementara itu, Mimah Susanti menyampaikan daerah perbatasan sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal keterjangkauan siaran.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama Provinsi Kepri dipilih menjadi tuan rumah Harsiarnas Tahun 2023, dengan begitu peringatan Harsiarnas dan Rapat Koordinasi Nasional KPI dapat menghasilkan gagasan dan kebijakan baru untuk menjamin daerah perbatasan mendapatkan penyiaran nasional.
Setidaknya ada tiga nilai strategis dari kehadiran penyiaran digital di daerah perbatasan negara. Pertama, dari perspektif keamanan dan kedaulatan negara. Kedua, pengukuhan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan. Ketiga, peningkatan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia kita.
“Kita ingin teman-teman KPI dan pemerintah pusat datang ke Kepri untuk melihat situasi penyiaran di perbatasan seperti apa, karena itu kedepan kita akan membangun citra yang positif untuk penyiaran,” kata Mimah Susanti.
Adapun Tito Suwandy juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mimah Susanti, dirinya menyebutkan persoalan terbatasnya penyiaran di Kepri tidak hanya meliputi Natuna dan Anambas yang memang ada di perbatasan. Namun, daerah seperti Batam yang sudah maju juga masih ada beberapa pulau yang tidak mendapatkan penyiaran dari Indonesia.
“Kalau kita cek sekarang itu pulau-pulau hinterland di Batam seperti pulau Kasu masih susah dapat siaran Indonesia, ini yang menjadi pr kita, jangan sampai tidak adanya siaran nasional malah menggerus rasa nasionalisme mereka,” kata Tito.
(*/pir)
