KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara provinsi di Jawa dan di luar Jawa. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Rabu (30/4/2025) kemarin.
Ia bahkan mengkritik Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang dianggapnya tidak sebanding dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam hal kekuatan fiskal.
“Secara atribut, Pak Gubernur Ansar dan Mas Pramono sama-sama gubernur, tapi angkanya sangat berbeda,” kata Rifqinizamy.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan Jakarta terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencapai 29 persen, yang setara dengan Rp 26 triliun.
“Jika dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa, jumlah ini bisa sebanding dengan tiga provinsi,” tambahnya.
Rifqinizamy menekankan pentingnya penyusunan formula pendanaan yang lebih adil dan mencerminkan keberagaman antar daerah. Ia mengusulkan konsep “merdeka fiskal” untuk provinsi yang memiliki PAD cukup untuk mendanai pembangunan, sehingga pengeluaran APBN dapat lebih fokus kepada daerah yang membutuhkan.
“Walaupun persentasenya kecil, nominalnya besar dan dapat dimanfaatkan untuk daerah lain yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada empat daerah yang tidak bergantung pada dana transfer pusat.
“Hanya Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang memiliki PAD di atas 60 persen,” jelasnya.
Rifqinizamy juga mencatat bahwa lebih dari 70 persen daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada APBN, terutama yang memiliki PAD di bawah 40 persen. Ia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap APBN, terutama bagi daerah dengan PAD yang sangat rendah.
“Ini menjadi koreksi bagi kita semua, terutama bagi daerah yang PAD-nya di bawah 10 persen,” tutupnya.
(ham/kompascom)
