PROSES pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 50 miliar untuk penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sudah menyurati Kementerian PUPR untuk mendapatkan solusi alternatif demi mengatasi persoalan tersebut.
“Jembatan Babin saat ini masih membutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation). Data tersebut diperlukan untuk menyusun estimasi biaya, sehingga mengurangi risiko cost overrun dan tim overrun. Selain itu, juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ),” kata Ansar saat menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (2/11).
Adapun solusi alternatif yang diharapkan yakni untuk pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan geoteknik tambahan tersebut, baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya.
Ansar mengungkapkan bahwa Menteri PUPR langsung merespon surat tersebut, dan langsung memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terkait dengan kegiatan soil investigation tersebut. Hal itu harus dilakukan dengan segera, karena tahun anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.
“Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri untuk telaah soil investigation dan estimasi biayanya, kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini,” ujarnya.
Kegiatan pembangunan Jembatan Babin sepanjang 14,74 km mendapat dana melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Panjang jembatan ini 7,98 km, dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 13,57 triliun,
Dananya juga dibantu pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) berupa pinjaman luar negeri sebesar Rp 3,34 triliun untuk jalur sepanjang 6,76 km. Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge (leo).
