PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pembenahan data kependudukan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, khususnya pada sektor sumber daya manusia (SDM), seperti ketenagakerjaan dan pendidikan.
Menurut Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, validitas data menjadi kunci untuk membaca kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam memetakan kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan di Kota Batam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” jelas Li Claudia saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/04/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan pendataan awal berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan sebagai pijakan dalam peningkatan pelayanan publik.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, seperti penduduk yang telah pindah tetapi belum memperbarui identitas, data kematian yang belum dilaporkan, hingga mobilitas antarwilayah yang belum tercatat secara optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa.
Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Di sisi lain, Li Claudia mengungkapkan bahwa komposisi tenaga kerja di Batam saat ini menunjukkan dinamika yang perlu dikelola secara cermat.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja sekaligus memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.
Menurutnya, penataan data juga berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja.
Li mencontohkan, kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.
Ia pun mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan anggaran dapat tepat sasaran.
“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur, termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang, guna memetakan mobilitas penduduk serta mendukung stabilitas ketenagakerjaan di Batam. (*)
