GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa pengadaan tanah untuk megaproyek pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin) khususnya di wilayah Pulau Bintan sudah selesai 100 persen.
Hal itu ditandai dengan penyerahan lima sertifikat dengan luas 0,867 hektare pada kawasan Tanjung Permai, Bintan, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kepri, Nurhadi Putra, kepada Gubernur Ansar Ahmad, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (8/5/2023).
“Pengadaan tanah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemprov Kepri dalam hal penyelesaian Readines Criteria, di mana jumlah keseluruhan lahan yang dibutuhkan sebesar lebih kurang 74,43 hektare. Khusus di wilayah Pulau Bintan total jumlahnya, yaitu sebanyak 48 sertifikat dari 121 bidang dengan luas pengadaan tanah 26,138 hektare,” kata Ansar.
Dengan selesainya pengadaan tanah pembangunan Jembatan Batam Bintan di sisi landing poin Pulau Bintan ini, menurut Ansar, ini menjadi langkah awal mewujudkan mimpi masyarakat Kepri memiliki Jembatan Batam Bintan.
“Apalagi keberadaan Jembatan Babin ini merupakan cita-cita dan mimpi masyarakat Kepri saat ini dan juga janji Presiden RI Joko Widodo, sehingga proses penyelesaiannya sangat digesa Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kepri,” jelas Ansar.
Gubernur juga menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappenas bahwa saat ini rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan ini sudah masuk ke dalam Grand Book Bappenas.
“Sehingga, insyaallah nantinya jika semua dokumen-dokumen persiapan pembangunan Jembatan Batam Bintan ini selesai pada akhir tahun, pembangunan Jembatan Batam Bintan dapat dimulai pada tahun depan,” tegas Ansar
Tak hanya itu, Ansar juga telah melakukan berbagai pembahasan panjang bersama Kementerian PUPR dan Pihak Bank yang nanti bakal menjadi investor bahwa ke depannya jembatan ini mempunyai prospek besar di masa mendatang.
“Yang mana, di Pulau Bintan ini saja memiliki tiga pusat pemerintahan, kemudian pusat pariwisata dan industri sehingga keberadaan jembatan Babin ini dapat menjadi penggerak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kepri,” ucapnya
Pada kesempatan itu, Ansar juga mengapresiasi pihak-pihak yang ikut mendukung penyelesaian persoalan sertifikat ini baik Kanwil BPN Provinsi Kepri, BPN Kabupaten Bintan, Kejati Kepri dan Juga Pengadilan Tinggi Kota Tanjungpinang.
Acara juga disejalankan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dari Gubernur Ansar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan atas partisipasinya sebagai Ketua Panitia Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah, kemudian Jaksa Pengacara Negara Kejati Kepri atas partisipasinya sebagai Tim Pendampingan Hukum Pengadaan Tanah, serta kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas peran sertanya dalam proses pembebasan lahan proyek ini.
Sementara itu, Kakanwil BPN Kepri, Nurhadi Putra, mengatakan bahwa setelah selesainya pengadaan tanah di sisi Pulau Bintan, pihaknya masih menunggu penyelesaian pengadaan tanah di sisi Kota Batam.
“Untuk ke depannya, kita masih menunggu selesainya 4 bidang tanah di Kota Batam yang berada dibawah naungan BP Batam untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan berikutnya pembangunan Jembatan Batam Bintan tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Kepri, Stanley Cicerio Haggard Tuapatinajja, mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap berbagai dokumen penting pendukung pembangunan Jembatan Batam Bintan.
“Pihak kami sudah menerima hasil evaluasi perencanaan terkait pondasi dari Jembatan Batam Bintan. Setelah dicek oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, masih ada beberapa kelengkapan yang harus ditambahkan,” jelas Stanley.
Hal ini, lanjut Stanley, setelah dibahas lebih lanjut untuk rencana soil investigation pondasi di laut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68 Miliar. Yang mana sudah disetujui oleh Kementerian PUPR dan segera dilelang pada tahun ini.
“Insya Allah nantinya paket yang akan dilelang ini bertujuan untuk melakukan soil investigation bawah laut dari jembatan. Pentingnya investigasi ini dilakukan agar kedepannya jembatan ini tidak bermasalah yang menimbulkan penambahan biaya,” jelas Stanley.
Turut hadir dalam acara ini Kajati Kepri Rudi Margono, Asdatun Kejati Kepri Wiranto, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bintan Benny Rianto, Ketua PN Tanjungpinang diwakili Panitera PN Tanjungpinang, Tim Percepatan Pembangunan, serta Para Kepala OPD Pemprov Kepri.
(*/pir)
