SEKRETARIS Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Batam, Eri Syahrial, menyebutkan sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 60 kasus pencabulan anak.
“Ada 60 kasus pencabulan anak yang diproses secara hukum hingga sampai pengadilan sepanjang 2022. Kasus ini bisa dibuktikan secara hukum dan cukup deliknya hingga diproses,” kata Eri, Jumat (2022).
Menururnya terdapat beberapa kasus kekerasan atau pelecehan seksual pada anak yang tidak bisa diproses atau dilanjutkan prosesnya karena kurangnya alat bukti, saksi, lambatnya pelaporan dan lainnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan terkait pelaku kasus pencabulan pada anak di antaranya orang dewasa, dan sebagian kecil pelaku adalah anak juga sehingga masuk kategori Anak Berhadapan Hukum (ABH).
“Sebagian besar pelaku merupakan orang yang terdekat dengan anak, mempunyai hubungan dan sering berinteraksi dengan anak seperti guru/pendidik, ayah tiri, pacar dan orang yang baru dikenal,” ujar dia.
Faktor terjadinya pencabulan karena kurangnya pengawasan pada anak di lingkungan lembaga pendidikan, lemahnya pengawasan orangtua, akibat pergaulan anak dan pengaruh konten pornografi sehingga mengakibatkan kelekatan anak dengan dunia maya.
Selain kasus pencabulan anak, selama tahun 2022 LPA Kota Batam menerima empat pengaduan kasus anak lainnya yang terjadi di kota itu, di antaranya kasus anak berhadapan hukum (ABH), kasus atau permasalahan hak asuh anak, kasus perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan sekolah serta kasus penelantaran hak anak.
Terhadap pengaduan tersebut, LPA Kota Batam memberikan layanan pendampingan kepada korban dan pelapor berupa pendampingan hukum/advokasi, asesmen dan pendampingan psikologis kepada korban.
“Layanan dan pendampingan diberikan hingga kasus selesai. Bila korban perlu mendapatkan rujukan kepada pihak lain, maka LPA memberikan rujukan sesuai dengan kebutuhan korban,” ujar Eri.
Ia menyebutkan dalam melaksanakan layanan perlindungan anak LPA Kota Batam menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), psikolog, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dinas terkait hingga Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam. (*/ade)
Sumber: Antara
