PEMERINTAH Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Batam secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Ketok palu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (8/07/2026).
Dalam rapat yang sama, Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS 2027).
Menurut Amsakar, dokumen ini jadi kompas arah pembangunan dua tahun ke depan.
Amsakar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan yang berjalan konstruktif.
“Mulai dari pertanggungjawaban APBD 2025 sampai perencanaan 2027, sinergi ini penting agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Menjawab catatan DPRD, Pemko Batam menyiapkan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Tuntaskan Piutang PBB-P2. Dibentuk tim khusus untuk verifikasi dan validasi piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan senilai Rp592,77 miliar. Targetnya percepatan penagihan.
- Benahi Aset Daerah. Penataan Barang Milik Daerah akan diperkuat. Aset yang menganggur akan dioptimalkan lewat sewa dan skema Kerja Sama Pemanfaatan. Pendataan kendaraan yang belum bayar pajak juga akan digencarkan bersama Ketua RT dan RW.
- Dorongan Digitalisasi Pendapatan. Pembayaran retribusi akan diperluas lewat QRIS, virtual account, dan dompet digital. Pemko juga mengkaji penggabungan tagihan retribusi sampah dengan rekening air SPAM Batam.
- Tata Ulang Perparkiran. Dilakukan verifikasi titik parkir, pelatihan juru parkir, dan pengawasan ketat. Tujuannya jelas: menaikkan PAD sekaligus menertibkan.
Terkait SiLPA tahun 2025, Amsakar menjelaskan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu terjadi karena realisasi pendapatan 96,48% dan realisasi belanja 90,44%.
“Selisih itu datang dari efisiensi anggaran, sisa tender, dan beberapa pekerjaan fisik di wilayah hinterland yang terkendala cuaca, transportasi, administrasi, sampai pembebasan lahan,” jelasnya.
Bidik Ekonomi 6,7% – 7,7% di 2027
Untuk 2027, Pemko Batam menyusun KUA-PPAS mengacu pada RPJMD 2025-2029.Target pertumbuhan ekonomi dipatok 6,7% hingga 7,7%. Angka ini realistis karena pada 2025 Batam tumbuh 6,76% dan menyumbang 56,5% ekonomi Kepri.
Proyeksi pendapatan 2027 sebesar Rp4,548 triliun. Rinciannya PAD Rp2,833 triliun dan transfer Rp1,714 triliun. Sementara belanja direncanakan Rp4,648 triliun.
Pemko juga memastikan porsi mandatory spending terpenuhi:
- Pendidikan: 29,56% — di atas batas minimal 20%
- Infrastruktur pelayanan publik: 37,51%, ditarget naik jadi 40%
- Belanja pegawai: ditekan ke 36,48% agar ruang fiskal untuk pembangunan lebih besar
5 Klaster Prioritas Pembangunan 2027
Amsakar merinci fokus pembangunan tahun 2027 ada di 5 klaster:
- Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM
- Infrastruktur dasar dan lingkungan
- Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan
- Percepatan infrastruktur strategis dan konektivitas
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD melahirkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan Batam yang maju, nyaman dihuni, serta berdaya saing,” tutup Amsakar.
(*)
