MASSA pekerja PT GLI menggelar aksi menduduki di gedung DPRD Kota Batam, pada Jumat (11/9/2026) pagi hingga siang. Langkah ini diambil setelah audiensi yang mereka lakukan sebelumnya bersama Komisi IV DPRD Batam tidak menghasilkan keputusan atas nasib dan hak-hak ketenagakerjaan mereka.
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yapet Ramon, menjelaskan bahwa sekitar 1.000 pekerja kini terbayang-bayang ketidakpastian akibat operasional pabrik yang terhenti dan keterlambatan pembayaran upah bulanan.
“Kami belum mendengar terkait dengan PHK. Tapi informasi yang kami dapat bahwa gaji pekerja atau buruh yang biasanya tanggal 7 setiap bulan, hingga tadi siang belum dibayarkan,” kata Yapet di gedung DPRD Batam.
Para buruh menuntut perusahaan memenuhi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta melunasi gaji yang tertunda. Yapet mendesak pemerintah untuk turun tangan mendorong pengusaha agar memprioritaskan penyelesaian kewajiban kepada pekerja.
Terhentinya aktivitas produksi di PT GLI dipicu oleh persoalan finansial yang sedang dialami manajemen. Kondisi ini membuat para buruh khawatir akan kelangsungan pekerjaan mereka ke depan.
Yapet berharap ada solusi cepat agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan normal. Menurutnya, manajemen PT GLI seharusnya menyampaikan kendala yang dihadapi secara terbuka kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk mencari jalan keluar bersama.
Pemerintah Panggil Manajemen PT GLI
MERESPONS dinamika tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan telah bertindak dengan memanggil pihak manajemen PT GLI.
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, menegaskan bahwa krisis finansial tidak mengugurkan tanggung jawab perusahaan terhadap para karyawan.
“Manajemen perusahaan sudah kita panggil. Ketika terjadi seperti ini, memang harus begini,” sebut Diky dilansir dari Kompas.com, Jumat (11/9/2026).
Diky menambahkan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara memberi ruang bagi perusahaan untuk memulihkan keuangan dan memastikan hak-hak buruh tetap terpenuhi. Meskipun skema penyelesaian nantinya berpotensi dirasakan berat oleh pekerja, Disnakertrans Kepri berjanji akan terus mengawasi prosesnya.
Pemerintah mengimbau para pekerja untuk menyikapi situasi ini dengan tenang dan menanti langkah konkret dari manajemen PT GLI sesuai kesepakatan yang sedang dimediasi.
(dha)
