BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah memulai tahapan penyeleksian untuk anggota Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) yang bertugas di-78 kecamatan.
Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Said Abdullah Dahlawi, menyebutkan tahapan sosialisasi penyeleksian anggota Panwascam untuk Pemilu 2024 dimulai sejak 10-21 September 2022, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwascam untuk Pemilu 2024 pada 15-21 September 2022.
Tahapan pendaftaran calon anggota Panwascam dilaksanakan mulai 21-27 September 2022, dilanjutkan dengan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran peserta pada 28-30 September 2022.
“Ada 15 tahapan penyeleksian. Yang terakhir itu tahapan pelantikan dan pembekalan anggota Panwascam pada 26-28 September 2022,” jelasnya.
Said yakin perminat untuk menjadi anggota Panwascam untuk Pemilu 2024 semakin banyak karena honorarium untuk ketua dan anggota badan ad hoc tersebut naik dibanding Pemilu sebelumnya.
“Kenaikan honorarium Panwascam untuk Pemilu 2024 ini sebagai salah satu pemicu semakin banyak pemuda dan pemudi Kepri yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi menjadi anggota Panwascam,” kata Said di Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022).
Ia mengungkapkan bahwa honorarium ketua Panwascam untuk Pemilu 2024 naik dari Rp 1,8 juta per bulan menjadi Rp 2,2 juta per bulan, sementara untuk anggota Panwascam naik dari Rp 1,6 juta/bulan menjadi Rp 1,9 juta per bulan.
“Kenaikan honorarium ketua dan anggota Panwascam ini cukup signifikan, apalagi masa jabatan mereka cukup lama. Ada wacana juga masa jabatan mereka diperpanjang hingga selesai Pilkada 2024,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman pada penyeleksian anggota Panwascam pada Pemilu sebelumnya, proses penyeleksian calon anggota Panwascam di Kepri tidak seluruhnya berjalan optimal. Peminat Panwascam, terutama di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga relatif sedikit. Salah satu penyebabnya saat itu, honorarium yang diterima relatif kecil dibanding dengan risiko kerja.
“Biaya hidup di Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga cukup tinggi sehingga warga kurang tertarik mengikuti seleksi itu karena honor relatif kecil. Kami yakin kondisi sekarang berbeda karena honorarium meningkat sekitar 25 persen,” tuturnya.
Said berharap jumlah peserta dalam proses penyeleksian tersebut semakin banyak. Proses penyaringan akan semakin baik bila jumlah peserta yang memenuhi persyaratan semakin banyak.
“Kami yakin Bawaslu kabupaten dan kota mampu menyelesaikan tugas ini secara maksimal sehingga melahirkan anggota Panwascam yang dapat bekerja secara profesional, jujur dan adil,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Bismar Arianto, berpendapat besaran honor menjadi salah satu yang mempengaruhi warga ingin mengikuti seleksi anggota Panwascam atau badan ad hock lainnya.
“Saya pikir peningkatan honor untuk anggota Panwascam saat ini akan menambah daya tarik bagi warga untuk mengikuti proses penyeleksian,” kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH itu.
Ia juga meminta seluruh jajaran Bawaslu Kepri untuk membangun semangat warga berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya dengan mengikuti seleksi anggota Panwascam.
“Jadi harus dibangun juga semangat warga agar termotivasi untuk terlibat langsung dalam pengawasan Pemilu,” tuturnya.
(*)
Sumber: Antara
