SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Zulhidayat, mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, memprioritaskan tiga program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kesra), salah satunya penanganan kemiskinan ekstrem.
Menurut Zulhidayat, tiga program prioritas untuk dilaksanakan tahun ini, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Selain penanganan kemiskinan ekstrem, juga soal kasus stunting dan pengendalian inflasi.
“Program tersebut tidak hanya dilaksanakan Pemko Tanjungpinang, melainkan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga target dapat segera tercapai,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (6/2/2023).
Zulhidayat menjelaskan Pemerintah Pusat membantu pelaksanaan ketiga program tersebut, selain anggaran yang bersumber dari dana pertanggung jawaban sosial perusahaan. Pemko Tanjungpinang juga bersinergi dengan pihak perguruan untuk menangani permasalahan stunting, kemiskinan, dan pengendalian inflasi.
“Program kesra itu tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah,” ucapnya.
Menurut dia, sebanyak 487 orang anak di Tanjungpinang menderita stunting. Pemerintah, pihak perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan berkolaborasi mencegah stunting melalui sosialisasi pola hidup sehat bagi calon pengantin dan ibu hamil.
“Termasuk menyosialisasikan bagaimana ibu merawat bayi agar tumbuh sehat,” ucapnya.
Terkait program pengentasan kemiskinan, kata dia, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memberi bantuan kepada keluarga miskin. Sejak pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin di Indonesia, termasuk Tanjungpinang meningkat tajam karena aktivitas warga terbatas.
“Kami juga melakukan pengawasan secara intensif dan mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan barang-barang kebutuhan masyarakat tersedia di pasar. Ini sebagai upaya untuk mencegah kenaikan harga barang akibat langka. Kenaikan harga barang menyebabkan inflasi,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Tanjungpinang dalam tiga tahun terakhir 2020, 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan, yang disebabkan pandemi Covid-19.
Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di ibu kota Kepri itu sebanyak 21.670 orang atau 9,37 persen, sementara tahun 2021 meningkat menjadi 9,57 persen, dan tahun 2022 naik menjadi 9,85 persen.
(*/pir)
