WAKIL Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Riau (Kepri), Eko Fitriandi, menyebutkan dari 192.000 nelayan di Kepri, baru 45 persen yang sudah memiliki surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).
Untuk itu, kata Eko, HNSI Kepri mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk membuka gerai layanan penerbitan surat TDKP di sentra nelayan.
“Sejauh ini nelayan yang sudah punya TDKP baru 45 persen dari jumlah nelayan di Kepri. Karena itu kami meminta pemerintah untuk membuka gerai-gerai izin di titik-titik sentra nelayan yang ada di Kepri,” kata Eko, dikutip dari Antara, Rabu (7/9/2022).
Ia menjelaskan saat ini distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan di Kepri masih terbatas karena TDKP di Kepri belum menyentuh angka 70 persen.
“Misalnya Batam ada 100 nelayan dapat BBM subsidi, yang punya TDKP 30 persen. Mana bisa menutupi yang 70 ini, sehingga BBM itu langka,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah setempat untuk ‘jemput bola’ agar seluruh nelayan di Kepri segera memiliki TDKP.
“Datang ke daerah-daerah, menginap 3 hingga 4 hari di situ. Biar mudah melakukan pendataan. Agar tidak ada kelangkaan BBM subsidi,” ucapnya.
Sejauh ini, lanjut Eko, HNSI telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk membahas kenaikan harga BBM.
(*)
